Mal Pelanggar Aturan Prokes Akan Ditutup dan Diberi Sanksi

Kementerian Perdagangan (Kemendag) tak segan akan menutup mal atau pusat perbelanjaan yang kedapatan tidak menetapkan protokol kesehatan
Dua pengunjung salah pusat perbelanjaan di Depok mengenakan masker. Depok menjadi kota pertama di Indonesia yang terpapar virus corona. (Foto: Tagar/Gemilang Isromi Nuari)

Jakarta - Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan mengatakan pusat perbelanjaan dan mal dapat menambahkan ketentuan protokol kesehatan ke depannya.

“Hal tersebut dapat dilakukan jika memang dianggap perlu dan tidak mengurangi ataupun lebih rendah dari Panduan Dasar Protokol Kesehatan yang sudah ada,” ujar Oke dikutip dari siaran pers, Rabu, 11 Agustus 2021.


Apabila terbukti ada pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam menjalankan SOP yang berlaku, pengelola pusat perbelanjaan terkait akan langsung dikenai sanksi.


Dia menjelaskan, Kementerian Perdagangan akan terus memantau kebijakan SOP baru. “Kebijakan SOP baru akan ditinjau setiap minggunya dengan melihat kondisi perkembangan kasus Covid-19,” katanya.

“Apabila terbukti ada pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam menjalankan SOP yang berlaku, pengelola pusat perbelanjaan terkait akan langsung dikenai sanksi penutupan sementara,” ujarnya.

Sebagai informai, Kementerian Perdagangan (Kemendag) tak segan akan menutup mal atau pusat perbelanjaan yang kedapatan tidak menetapkan protokol kesehatan selama masa uji coba pembukaan selama 10 sampai 16 Agustus 2021. []

Baca Juga: Menteri Perdagangan: Kunci Utama Terobosan UMKM

Berita terkait
Menko Perekonomian Sebut Perdagangan Kripto Capai Rp 370 T
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Ke depan perdagangan kripto akan lebih mapan.
17 Negara Masuk Daftar Negara yang Abai Perdagangan Manusia
Pemerintahan Presiden Joe Biden memasukkan 17 negara ke dalam daftar negara yang tidak bertindak untuk memerangi perdagangan manusia
Inggris dan Australia Capai Kesepakatan Perdagangan Bebas
PM Inggris, Boris Johnson, dan PM Australia, Scott Morrison, diperkirakan akan mengukuhkan serangkaian kesepakatan perdagangan bebas
0
Kesehatan dan Hak Reproduksi Adalah Hak Dasar
Membatasi akses aborsi tidak mencegah orang untuk melakukan aborsi, hal itu justru hanya membuatnya menjadi lebih berisiko mematikan