TAGAR.id, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) resmi mencabut aturan pembatasan barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 36 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tahun 2023.
Zulhas menjelaskan, usai aturan ini dicabut, ketentuan barang kiriman PMI kembali kepada aturan lama yakni PMI dibebaskan bea masuk sebesar USD 1.500, yang tertuang dalam Permendag 25.
"Semangatnya Permendag 36, kembali ke Permendag 25. Ditambah, satu PMI hanya USD 1.500 dolar yang masuk, jenis barang apa itu urusan Bea Cukai, itu urusan PMK, enggak diatur Permendag lagi," kata Zulhas di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa, 16 April 2024.
Hal ini merupakan keputusan rapat Zulhas dengan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), hingga Kementerian Perindustrian, Selasa, 16 April 2024.
Lebih lanjut, Zulhas meminta Ditjen Bea Cukai untuk segera mengeluarkan barang PMI bernilai USD 1.500 yang masih tertahan. Menurutnya, jika barang bawaan PMI bernilai USD 1.500, maka barang itu perlu dikeluarkan.
Barang yang menumpuk gimana dari teman-teman Bea Cukai, dianggap USD 1.500 dikeluarkan saja, satu hari kelar. Kalau nilainya USD 1.500 diperiksa enggak ada yang terlarang, dikeluarkan saja," ungkapnya.
Senada dengan Zulhas, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani juga mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya, pembatasan barang kiriman PMI dicabut dan dikembalikan kepada relaksasi bea masuk USD 1.500.
"Terkait PMI itu di-hold, dicabut kemudian dikembalikan Permendag 25. Artinya barang-barang PMI itu pembatasannya relaksasi pajaknya yaitu USD 1.500. PMI nggak boleh dibatasi membawa berapa banyak barang bawaannya, yang penting nilainya itu, itu nggak lagi diatur Permendag," kata Benny.
Benny menilai, aturan ini akan mempermudah PMI yang membawa barang bawaan dari tempat kerjanya di luar negeri. Dengan demikian, tidak ada lagi barang kiriman PMI yang dikembalikan ke negara asal atau dimusnahkan
"Pokoknya dari barang yang dikirim itu sudah memenuhi enggak relaksasinya misalnya USD 500 dolar per kali ngirim kelebihannya ya otomatis dia jadi barang umum yang dia harus bayar pajak," pungkasnya. []