Maju Pilkada, Kader Golkar Harus Mampu Bayar Saksi

Partai Golkar menjamin tak akan meminta mahar bagi kader dalam Pilkada. Tetapi, harus punya kemampuan membayar saksi.
Airlangga Hartato dan Wakil Gubernur Jabar Uu Rujhanul Ulum (kiri).(Foto: Tagar/Fitri Rachmawati)

Bandung - DPP Partai Golkar menjamin partainya tak akan meminta mahar bagi kader yang akan mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak 2020. Tetapi, harus memiliki kemampuan finansial untuk membayar saksi.

"DPP tak akan meminta mahar, tetapi kader harus mampu membayar saksi. Kalau tak bisa bayar saksi ya sudah tak usah," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, dalam sambutan acara halalbihalal di DPD Partai Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Bandung, Jumat 14 Juni 2019.

Artikel lainnya: Golkar Minta Jatah Menteri Sewajarnya ke Jokowi

Menurutnya, Pilkada Serentak 2020 bagi Partai Golkar sangat penting. Kaitannya dengan upaya pemenangan Pemilu 2024.

Partai Golkar menilai kunci bisa menang pada Pemilu 2024 nanti diawali kemenangan di ajang Pilkada Serentak 2020.

"Kemenangan 2024 kuncinya adalah menang dulu di Pilkada Serentak 2020, karena ini kaitannya dengan pengaruh elektoral di kabupaten dan kota," kata dia.

Oleh karena itu, DPP Partai Golkar akan mempersiapkannya secara khusus, salah satunya dengan terus melakukan konsolidasi demi target Partai Golkar harus menjadi nomor satu di Pemilu 2024.

Artikel lainnya: Faktor Ini Membuat Golkar Merosot di Pemilu 2019

"Golkar di 2024 harus menang harus menjadi nomor satu dan yang menjadi kuncinya adalah menangkan Pilkada 2020," tegas Menteri Perindustrian itu.

Dia mengakui Jabar menjadi salah satu wilayah paling strategis bagi Partai Golkar. Sehingga menjadi kewajiban menang di Jabar saat Pilkada Serentak 2020 nanti.

"Golkar disegani meski tak memiliki capres (di Pilpres 2019), dan Jabar posisi strategis bagi Golkar. Pemilu 2024 harus menjadi nomor satu dengan menang Pilkada 2020," tuturnya penuh semangat.[]

Berita terkait