UNTUK INDONESIA
Mahfud Md Usulkan ke Jokowi Soal Keadilan Hukum
Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mahfud Md mengatakan telah memberikan usulan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal keadilan hukum.
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menko Polhukam Mahfud MD sebelum memimpin rapat kabinet terbatas tentang ketersediaan bahan baku bagi industri baja dan besi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan/wsj)

Jakarta - Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mahfud Md mengatakan telah memberikan usulan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar perkara pidana nantinya akan diurus Kepolisian Resor (Polres).

Mahfud Md mengusulkan nantinya Kepolisian Sektor (Polsek) tidak berwenang lagi melakukan penyelidikan dan penyidikan, namun lebih meningkatkan upaya pengayoman, menjaga keamanan dan ketertiban dalam konsep keadilan restoratif (restorative justice).

Mahfud Md: Jangan apa-apa KUHP dan KUHAP, sehingga orang mencuri semangka aja dihukum dengan KUHP.

Baca juga: Awalnya Disebut Sampah, Mahfud Md Terima Data Veronica Koman

"Menyampaikan beberapa usul misalnya bagaimana agar penindakan hukum tidak dipengaruhi pertimbangan politik. Polisi harus mendekatkan restorative justice," katanya usai melakukan pertemuan tertutup bersama Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) itu juga menjelaskan pertemuan hari ini bersama presiden, menjadi salah satu kewajiban dan tugas dari Kompolnas.

"Kompolnas itu sebuah lembaga yang dibentuk untuk beri usulan kebijakan kepada presiden untuk perbaiki atau membuat kinerja Polri itu baik dan sekarang kita sampaikan ke presiden," ucap dia.

Mahfud mengatakan usulan kepada Jokowi juga berdasarkan informasi yang dia dapatkan, bahwa jajaran polisi di tingkat Polsek sering dibebani target penanganan perkara. 

Baca juga: Novel Bamukmin Sengat Jokowi, Fachrul Razi, Mahfud Md

Akibat hal itu, kata dia, Polsek cenderung lebih memilih menggunakan pasal pidana terhadap kasus tertentu, yang notabene-nya bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif atau kesepakatan perdamaian antara yang bersengketa.

"Itu tidak boleh, hukum ya hukum. Yang penting transparan kepada masyarakat. Misalnya polisi harus menggunakan pendekatan restorative justice. Jangan apa-apa KUHP dan KUHAP, sehingga orang mencuri semangka aja dihukum dengan KUHP," ujar Mahfud Md. []

Berita terkait
Mahfud MD Respons Demo Besar Tolak Omnibus Law
Menko Polhukam Mahfud MD merespons rencana demo besar-besaran terkait penolakan draf Omnibus Law.
Alasan Yasonna dan Mahfud Keliru Ketik Omnibus Law
Menkumham Yasonna Laoly dan Menkopolhukam Mahfud Md memberikan alasan mengenai salah penegtikan dalam draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Soal Veronica, Mahfud MD Justru Buka Kedok Jokowi
YLBHI menanggapi pernyataan Menko (Menko) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyebut laporan aktivis HAM Veronica Koman sampah.
0
Bukan Corona, Ternyata Nyamuk Pembunuh Nomor 1 Dunia
Pakar IPB, Prof Upik Kesumawati Hadi menyebut masyarakat harus mewaspadai nyamuk, karena merupakan pembunuh nomor satu di dunia.