UNTUK INDONESIA
Awalnya Disebut Sampah, Mahfud Md Terima Data Veronica Koman
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md akhirnya menerima laporan aktivis HAM Papua Veronica Koman.
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menko Polhukam Mahfud MD sebelum memimpin rapat kabinet terbatas tentang ketersediaan bahan baku bagi industri baja dan besi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan/wsj)

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md akhirnya menerima laporan aktivis hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman soal data korban meninggal dan tahanan politik Papua.

Hal tersebut disampaikan Veronica di akun Twitter-nya. Lantas dia mengucapkan terima kasih kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang menyerahkan laporan tersebut kepada Mahfud Md.

"Tidak ada lagi alasan pemerintah belum terima datanya. Menko (Mahfud) berjanji akan menindaklanjuti data," cuitnya melalui akun @VeronicaKoman, Senin, 17 Februari 2020.

Kemudian, Veronica juga menjelaskan informasi soal beberapa tahanan politik (tapol) di Papua yang dituduh melakukan makar.

"Tapol makar yang ada di data tersebut termasuk: Ferry Gombo (Ketua BEM Universitas Cenderawasih), Alexander Gobay (Ketua BEM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura), Hengky Hilapok (mahasiswa USTJ), dan Irwanus Uropmabin (mahasiswa USTJ)," tulisnya.

Sementara Sekretaris Umum BEM Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Papua, Manuel Rumpaidus membenarkan data yang disampaikan Veronica soal pimpinannya menjadi tahanan politik di Bumi Cenderawasih.

Tidak ada lagi alasan pemerintah belum terima datanya. Menko (Mahfud) berjanji akan menindaklanjuti data

Menurut Manuel, Ketua BEM Uncen Ferry Gombo ditahan kepolisian sejak Selasa, 11 Februari 2020. Dia menyebut yang bersangkutan ditahan lantaran melakukan demonstrasi yang dipimpin Ferry pada 19 Agustus 2019 silam.

"Dikenakan pasal makar, terkait memimpin demo menolak rasis di Surabaya yang berujung kerusuhan," kata Manuel saat dikonfirmasi Tagar, Senin, 17 Februari 2020.

Sebelumnya, Mahfud mengatakan pemerintah tak pernah secara resmi menerima data terkait jumlah tahanan politik dan korban tewas di Papua dari tim Veronica Koman.

Mahfud yang ikut dalam kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Canberra, Australia, mengatakan saat itu memang banyak orang yang ingin bersalaman dengan RI-1. Bahkan, ada beberapa orang yang menyerahkan surat atau amplop kepada Jokowi.

Kalaupun data Veronica terbawa presiden, kata Mahfud, bisa saja surat itu belum dibuka. "Belum dibuka kali suratnya. Surat banyak. Rakyat biasa juga kirim surat ke presiden, jadi itu anu lah, kalau memang ada ya sampah saja lah," ujar Mahfud di Istana Bogor, Selasa, 11 Februari 2020.

Dokumen itu memuat nama dan lokasi 57 tahanan politik Papua yang dikenai pasal makar, yang saat ini sedang ditahan di tujuh kota di Indonesia. Ada pula nama beserta umur dari 243 korban sipil yang telah meninggal selama operasi militer di Nduga sejak Desember 2018. []

Berita terkait
Soal Veronica, Mahfud MD Justru Buka Kedok Jokowi
YLBHI menanggapi pernyataan Menko (Menko) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyebut laporan aktivis HAM Veronica Koman sampah.
Respons Mahfud MD WNI Eks ISIS Pulang ke Indonesia
Pandangan Menko Polhukam Mahfud MD soal WNI eks ISIS dipulangkan ke Tanah Air. Berikut penjelasannya.
Menko Polhukam Mahfud MD Sebut HTI Harus Dibubarkan
Prof Mahfud MD, sebut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak cocok di Indonesia dan harus dibubarkan karena mereka selama ini inginkan negara khilafah
0
Garap Investasi Hijau, Bakal Ada Strarbucks di Papua
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan perusahaan kopi asal Amerika Serikat (AS) Starbucks mulai menggarap investasi hijau di Papua.