UNTUK INDONESIA
Mahfud MD Sebut Demokrasi Dikendalikan Elite Tertentu
Mantan ketua MK Mahfud MD menyebut Indonesia sudah mengalami pembelokkan demokrasi sejak 10 tahun terakhir.
Pertemuan itu berlangsung tertutup, diketahui Megawati didampingi Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Erico Sotarduga. (Foto: Tagar/Gemilang Isromi Nuari)

Surabaya - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyebut Indonesia sudah mengalami pembelokkan demokrasi sejak 10 tahun terakhir. Hal itu dikatakannya saat silaturahmi bersama para petinggi daerah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis, 19 September 2019 malam. 

Dia mengaku pembelokan demokrasi ini sudah menyebar ke seluruh wilayah di Tanah Air. 

"Sebagai bukti, banyak kepada daerah yang ditangkap oleh aparat penegak hukum. Karena apa? Telah terjadi pembelokkan demokrasi dari yang subtantif menjadi prosedural, menjadi demokrasi jual-beli, demokrasi teror dan lain sebagainya," kata  Mahfud di Surabaya, Kamis, 19 September 2019. 

Mahfud mengatakan pembelokan demokrasi ini sebagai suatu perubahan politik, yang awalnya dikendalikan rakyat melalui pemilu dan prosedural, kemudian menjadi dikendalikan oleh elite-elite tertentu secara manipulatif. 

Akibatnya, kata dia, terjadilah pembelokan dari demokrasi ke oligarki. Sehingga, dia berharap pemerintah dapat mengembalikan sistem demokrasi substantif, yakni aspirasi rakyat selalu menjadi pijakan di dalam membuat kebijakan. 

"Bukan sebaliknya, para elite mengatasnamakan rakyat, lalu saling adu kekuatan dengan menggerakan massa untuk berteriak ini dan yang lain menggerakkan massa meneriakkan itu. Ini khan pembelokkan namanya," ujar dia.   

Dia mengungkapkan para legislator sadar diri akan bahaya pembelokan demokrasi yang sudah berlangsung dalam satu dasawarsa terakhir.  

Ini jelas jauh dari rasa keadilan yang diharapkan rakyat dan bisa mengganggu kedaulatan bangsa, jika dibiarkan terus-menerus.

Hal itu dikhawatirkan jika terus dibiarkan, dan tidak ada upaya tegas dari pemimpin untuk mengembalikan ke jalan yang benar, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bisa terancam. 

Demi menjaga keutuhan NKRI, pemerintah harus menegakkan keadilan dari segala sektor, seperti hukum, ekonomi, politik, dan budaya.  

Guru besar Ilmu Tata Negara menyayangkan jika Undang-undang di Indonesia justru menguntungkan kepentingan asing daripada bangsa. Sehingga, hal ini bertolak belakang dengan keinginan Presiden RI Soekarno yakni berdaulat dibidang politik, pangan dan budaya.

Dia memandang ketidakadilan itu terlihat di bidang ekonomi. Dimana Bank Asing mengusai modal 99 persen, sisanya 1 persen untuk Indonesia

Dengan alasan itu, dia prihatin dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Padahal, jika bank itu kolaps, negara bertanggung jawab hingga 100 persen.

"Ini jelas jauh dari rasa keadilan yang diharapkan rakyat dan bisa mengganggu kedaulatan bangsa, jika dibiarkan terus-menerus bahkan berkembang ke berbagai sektor yang lain," ucapnya.

Dengan persoalan itu, dia menegaskan upaya pencegahan pembelokan demokrasi adalah tidak perlu mengamandemen UUD 1945.  

"Tidak harus mengamandemen UUD 1945, ini masalah konsistensi saja dari para penyelenggara negara," tuturnya.[]   

Baca juga:

Berita terkait
Mahfud MD: Waktunya Jokowi Ajak KPK Bicara
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD yakin Presiden Joko Widodo cukup arif mengundang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mahfud MD Sarankan Jokowi Mengundang Agus Rahardjo cs
Mahfud MD menjelaskan tak tepat pimpinan KPK menyerahkan mandat ke Presiden. Walau demikian ia menyarankan Jokowi mengundang mereka untuk bicara.
Mahfud MD: Ideologi Indonesia Tetap Pancasila
Mahfud MD menyatakan ideologi Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia mempersatukan hati masyarakat.
0
Relawan Sebut Menteri Jokowi Belum Cerminkan Nawacita
Bagi kelompok relawan nama-nama menteri yang sudah dipanggil belum memenuhi kriteria khususnya visi Nawacita.