Jakarta, (Tagar 15/8/2018) - Nama Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, terus menjadi bahasan karena tak terpilih mendampingi Presiden Joko Widodo. Sebelum membeberkan kronologi tak terpilih, sebenarnya, Mahfud sudah legowo, dengan keputusan Jokowi tersebut.
Dalam kicauan pada akun Twitter-nya, Mahfud menyatakan sudah bertemu dengan Jokowi. Ia pun berharap Jokowi tidak merasa bersalah dengan keputusannya.
"Keputusan Pak Jokowi itu adalah realitas politik yang tak terhindarkan. Meski kaget saya tidak kecewa," tulisnya dalam akun Twitter @mohamahfudmd, pada 7:48 AM, Rabu (10/8).
"Saya sudah bertemu berdua dengan Pak Jokowi. Saya memaklumi pilihan itu sulit dihindarkan. Saya bilang, Pak Jokowi tak perlu merasa bersalah. Itu hak beliau untuk memutuskan yang terbaik," sambungnya.
Gagal Cawapres, Disinggung Romy dan PBNU
Presiden Joko Widodo (tengah) melakukan pertemuan dan jamuan makan malam dengan ketua umum partai politik koalisi (kiri ke kanan) Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy di Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7/2018). (Foto: Antara/Biropers/Rusman Djony)
Pria bernama lengkap Mohammad Mahfud ini sudah legowo dengan keputusan Jokowi. Namun, ia kecewa dengan pernyataan Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang malah tak bertanggungjawab terhadap pernyataannya. Padahal, menurut pengakuannya, Rommy sendirilah yang mendukungnya sejak awal menjadi cawapres Jokowi.
"Saya sedikit tersinggung justru pernyataan Ketua PPP Romi begitu keluar dari ruangan itu dia bilang ‘Lho Pak Mahfud itu kan maunya sendiri, bikin baju sendiri, siapa yang suruh? Wah, saya agak tersinggung itu,” beber Mahfud dalam acara Indonesia Lawyers Club yang ditayangkan TV One, Selasa (14/8).
Selain pernyataan Romy, ia juga kecewa dengan pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Sirodj. Ia menyatakan bahwa Mahfud secara kultural memang berasal dari keluarga NU, namun belum pernah menjadi kader NU dan tak aktif di organisasi NU.
"Pak Mahfud orang yang belum pernah menjadi kader NU, apa ketua PMII, atau IPNU belum pernah, walaupun background keluarganya NU. Secara kultural NU. Tapi belum belum pernah menjadi aktivis NU," ujar Kiai Said usai menerima kunjungan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu,(8/8).
Ketua PBNU Said Aqil Siroj. (Foto: Tagar/Nuranisa Hamdan Ningsih)
Mahfud MD pun membalas pernyataan Said Aqil dengan menjelaskan track record-nya di NU.
"Saya ini pengurus Ansor periodenya Nusron Wahid, yang ngurus SK-nya Aqil Siroj. Saya juga sampai hari ini adalah pengurus ISNU (Ikatan Sarjana NU), ketua dewan kehormatan di ISNU, yang melantik Pak Aqil Siroj. Dan, Pak Aqil Siroj dulu sering menyebut saya sebagai kader NU," tutur Mahfud.
"Saya minta maaf kepada keluarga besar Nahdlatul ulama gitu ribut-ribut soal kader, katanya Pak Mahfud itu kan bukan NU. Ya, aneh bagi saya, saya bukan NU. Saya ini lahir di Madura, di pondok pesantren NU, madrasah ibtidaiyah-nya NU, kemudian juga saya ikut dalam kegiatan-kegiatan NU misalnya saya menjadi rektor di Universitas Islam Kediri yang bernaung di bawah NU miliknya Kiai Iskandar," jelasnya lagi.
Masih Mungkin Bersama Jokowi?
Jokowi bersama Mahfud MD (Foto: pinterpolitik.com)
Pasca berbagai drama politik yang dilalui oleh pria yang lahir di Sampang, Madura pada 13 Mei 1957 ini, apakah Mahfud MD akan bersedia menjadi Tim Pemenangan Jokowi?
Apalagi dalam konteks semangat dan platform politik, Jokowi dengan Mahfud MD punya pandangan sejalan untuk memperkuat komitmen Pancasila, pemerintahan yang bersih, dan konsisten dalam penegakan hukum.
"Idealnya memang Pak Mahfud berkenan ikut membantu tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun jika pun Mahfud menolak, hal tersebut bisa dipahami secara psikologis menimbang drama yang sempat terjadi saat keputusan penunjukan cawapres Jokowi," ujar Pengamat Politik Dimas Oky Nugroho kepada Tagar News, di Jakarta, Rabu (15/8).
Agar tak merugikan Jokowi di Pilpres 2019, menurut Direktur Eksekutif ARSC (Akar Rumput Strategic Consulting) ini, Jokowi dan tim pemenangannya, harus merangkul Mahfud MD kembali. Harus ada pendekatan yang baik, elok, dan negarawan terhadap Mahfud MD, jika Jokowi tak ingin kehilangan suara pemilih.
"Meski Pak Mahfud mengatakan secara pribadi ia tak masalah dan telah memaafkan namun secara psikologis, diakui atau tidak, bisa saja masih terdapat trauma yang dapat berimplikasi pada perilaku politik Pak Mahfud atau orang-orang yang bersimpati kepadanya," terangnya.
Isu Mahfud ini harus menjadi evaluasi tim internal Jokowi dan seluruh partai koalisi. Sebab, drama Mahfud ini dinilai publik sebagai drama tekanan partai politik terhadap sosok Jokowi.
"Bagi publik, terlanjur muncul persepsi ketidakrapian pada kehebohan proses pemilihan cawapres dan betapa tekanan partai politik terhadap sosok Presiden Jokowi. Hal ini harus segera direspon oleh tim pemenangan Jokowi karena bisa merugikan," tukasnya.
Sementara itu, menurut Peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati, kemungkinan Mahfud MD tak dilirik partai koalisi untuk masuk di tim pemenangan Jokowi. Pasalnya, Mahfud sendiri kadung membeberkan berbagai drama dari kubu Jokowi terhadap dirinya.
Malah, ada kemungkinan Mahfud ditarik kubu Prabowo, dan bergabung bersama barisan politisi sakit hati yakni Sudirman Said, Rizal Ramli, maupun Kwik Kian Gie.
"Setelah apa yang diungkapkan MMD secara terang benderang soal kronologi dinamika cawapres kemarin, MMD mungkin tidak dilirik lagi oleh koalisi Jokowi dan mungkin bisa ditarik ke kubu Prabowo yang kita tahu banyak politisi sakit hati misalnya Sudirman Said, Rizal Ramli, maupun Kwik Kian Gie," paparnya.
Wasisto juga menilai, Mahfud MD tentunya akan mengedepankan aspek moralitas. Maka, kemungkinan ia akan menimbang keputusannya jika masuk ke ranah politik praktis, menjadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi.
"Saya pikir MMD akan mengedepankan aspek moralitas dan integritas sebagai pribadi, daripada masuk ranah politik praktis dengan mengambil posisi ketua tim pemenangan," lugasnya.
Mahfud MD Putra Mahkota Pemilu 2024?
Siluet Mahfud MD bersiap untuk menyampaikan orasi kebangsaan di Sanggar Prativi Building, Jakarta, Selasa (31/7). Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menyampaikan visi kebangsaan Indonesia Raya dalam tarik menarik Keislaman dan Keindonesiaan. (Foto: Ant/Rivan Awal Lingga)
Mahfud pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008 – 2011 dan Hakim Konstitusi era 2008 – 2013. Ia juga seorang pengajar dan Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Sedangkan kini ia menjadi Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Dengan berbagai capaian dalam karir yang dijalani Mahfud, kansnya menjadi calon wakil presiden pun sangat besar. Terbukti saat Jokowi mencari calon pendamping, namanya masuk dalam kategori yang dipilih. Bahkan, santer disebut sebagai cawapres final jelang deklarasi.
Setelah deklarasi, hubungan Jokowi dan Mahfud tetap harmonis. Malah dapat dikatakan bahwa Mahfud bakal menjadi putra mahkota Jokowi pada Pilpres 2024.
Namun, ternyata, belum tentu Mahfud MD akan disebut-sebut sebagai "Putra Mahkota" setelah Pilpres 2019 usai, tepatnya pada Pilpres 2024 mendatang. Peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati melihat sosok Mahfud MD bukanlah sosok yang haus kekuasaan. Lagipula, Pilpres 2024 kemungkinan tidak akan melahirkan putra mahkota, malah kemungkinan diisi oleh figur politisi muda.
"Saya pikir figur MMD tidak menunjukkan intensi haus kekuasaan, dan 2024 akan jadi pemilu yang diisi figur politisi muda," Wasisto Raharjo Jati.
Senada dengan Wasisto, Pengamat Politik Dimas Oky Nugroho juga menilai terlalu dini jika Mahfud MD disebut sebagai putra mahkkota pada Pilpres 2024. Meski, patut diakui, simpati publik memang akan menguat terhadap sosok dirinya.
"Simpati publik terhadap Mahfud dan integritasnya akan menguat namun untuk dikatakan dapat menjadi calon kuat capres atau cawapres 2024 menurut saya, masih terlalu dini mengingat peta politik nasional sangat gampang berubah atau penuh kejutan baru," imbuh Dimas.
Bagi siapa pun pemenang dalam Pilpres 2019, sosok Mahfud MD menurutnya akan tetap menjadi sosok independen.
"Justru posisi Mahfud MD akan tetap menjadi sosok independen yang strategis, bagi siapa pun yang akan memenangkan Pilpres 2019," tandasnya. []
