Mahfud Md Membantah, Jokowi Tidak Represif Seperti era Soeharto

Menkopolhukam RI Mahfud Md membantah era Presiden Jokowi tidak represi seperti Orde Baru eks Presiden Soeharto.
Menkopolhukam RI Mahfud Md membantah era Presiden Jokowi tidak represi seperti era Orde Baru eks Presiden Soeharto. (foto: Media Indonesia/Pius Erlangga).

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md membantah bahwasannya di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, para penegak hukumnya tidak bersifat represif seperti era Orde Baru mantan Presiden Soeharto.

Di dalam kanal YouTube CokroTV, Ade Armando menanyakan kepada Mahfud, perihal ada kegelisahan di kelompok Islam yang merasa mendapat tindakan tidak menyenangkan dari pemerintah Presiden Jokowi.

Dulu belum ada bukti pun ditahan, dulu tokoh-tokoh demonstran biasanya itu direpresi ya.

Mahfud pun menjawab, ia pastikan saat ini tidak ada kelompok Islam yang ditindas secara represif oleh pemerintah maupun aparatur penegak hukumnya. 

Baca juga: Kekuatan Politik Presiden Jokowi Terbesar Kedua Setelah Soeharto

Namun, ada catatan darinya, bagi yang sudah ditindak, lantaran tokoh-tokoh tersebut terbukti melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum pidana.

"Taruhlah tindakan-tindakan hukum terhadap orang-orang tertentu, bukan karena kelompok Islam, itu enggak ada hubungannya. Tapi memang melakukan tindakan-tindakan yang secara nyata dianggap melanggar hukum, ada bukti-bukti awal tentang pelanggaran hukum," kata Mahfud dilihat Tagar, Kamis, 5 November 2020.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, tindakan tersebut tentu berbeda dengan era Orde Baru, di mana tokoh aktivis yang agak oposisi kerap mendapat tindakan represi, lalu ditahan, meski aparatur keamanan belum menemukan alat bukti kuat untuk memenjarakannya.

"Itu beda rasanya, dulu kalau zaman Orde Baru mungkin setiap pimpinan aktivis yang agak oposisi gitu kan direpresi, ditekan, ditahan. Dulu belum ada bukti pun ditahan, dulu tokoh-tokoh demonstran biasanya itu direpresi ya," tuturnya.

Baca juga: Tangani Pandemi, Jokowi Disarankan Tiru Program Soeharto

"Kalau sekarang tokoh-tokoh demonstrannya kan tidak, kecuali ada indikasi dan bisa ditunjukkan kepada masyarakat bahwa ini ada indikasi pelanggaran hukum, indikasi kerusuhan dan sebagainya," ujar dia lagi.

Mahfud menegaskan, tokoh-tokoh di balik adanya demonstrasi seperti Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea saja hingga kini tidak dicolek aparatur penegak hukum.

"Juga orang ngomong keras seperti Asfinawati (YLBHI), Zaenal Arifin Mochtar (dosen hukum tata negara UGM), LBH, ICW, semua ngomong keras juga tidak diapa-apakan," ujarnya.

"Tetapi yang memang diapa-apai itu yang kemudian membawa langkah-langkah penggunaan hak demokratisnya itu dengan cara diembel-embeli pelanggaran hukum. Siapa yang misalnya ditindak tanpa alasan hukum? Alasan pendahuluan ya, alasan permulaan yang cukup untuk ditindak itu kan sekarang semuanya sudah ada" tutur Mahfud Md. []

Berita terkait
Rocky Gerung dan Feri Amsari Sudah Hilang di Rezim Soeharto
Irma Suryani Chaniago menyebut Rocky Gerung dan Feri Amsari sudah hilang jika saja yang berkuasa saat ini adalah rezim Soeharto.
Gatot Nurmantyo Hendak Tiru Kejayaan Soeharto Pakai Isu PKI
Gatot dinilai ingin mendulang kesuksesan seperti Soeharto, melawan pemerintahan Presiden Jokowi dengan menggunakan isu G30S/PKI.
Yasonna Siap Hadapi Gugatan Tommy Soeharto Soal SK Berkarya
Yasonna Laoly mengaku siap menghadapi gugatan Tommy Soeharto terkait perselisihan SK Partao Berkarya yang diberikan kepada MUchdi Pr.
0
APS Surabaya Gelar Demontrasi Protes Sistem PPDB
Sejumlah pelajar SMP di Surabaya yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Surabaya (APS) akan menggelar demontrasi memprotes sistem PPDB 2021.