Mahfud Md Gandeng Serikat Buruh Bahas Omnibus Law

Menko Polhukam Mahfud Md mengundang para pimpinan serikat pekerja atau buruh untuk membahas Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopohukan RI), Mohammad Mahfud MD saat mengisi orasi ilmiah dalam rapat terbuka di Universitas Brawijaya (UB), Kota Malang, Minggu 5 Januari 2019. (Foto: Dok. Tagar).

Bekasi - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md (Menko Polhukam) mengundang para pimpinan serikat pekerja atau buruh saat membahas Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, 10 Juni 2020. 

Pertemuan ini dilakukan agar kita bisa saling bertukar pikiran mengenai Omnibus Law tenaga kerja.

Pertemuan yang diinisiasi oleh Menko Polhukam Mahfud Md ini dihadiri oleh para tokoh serikat pekerja antara lain, Andi Gena Nuna Wea (Presiden KSPSI), Said Iqbal (Presiden KSPI), Elly Rosita (Ketua KSBSI), dan beberapa tokoh serikat pekerja lainnya. 

Sementara dari pemerintah, tampak hadir Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, dan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

Baca juga: Usul Gerindra, Buruh Jegal Pembahasan Omnibus Law

"Pertemuan ini dilakukan agar kita bisa saling bertukar pikiran mengenai Omnibus Law tenaga kerja. Dengan keyakinan bahwa dengan pikiran yang sama untuk dapat meningkatkan martabat dan kesejahteraan tenaga kerja," kata Mahfud Md dalam siaran persnya, dilansir Antara

Kemudian, pada kesempatan ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan bahwa Pemerintah RI telah mengambil langkah-langkah penting dalam kesehatan karena menjadi pusat isu dari pandemik yang berdampak sangat luas bagi pekerja. 

"Jadi, dua hal yang ingin diselesaikan pemerintah, yaitu memutus mata rantai dari pandemik itu sendiri dan memutus mata rantai dari dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ini memerlukan kerja sama yang erat dengan serikat pekerja," kata Airlangga. 

Baca juga: Karena Omnibus Law, Arief Poyuono Kritik Airlangga

Pada pertemuan ini, para pimpinan organisasi buruh mengapresiasi inisiatif pemerintah untuk berdialog dengan mereka. Kendati demikian, mereka berharap pembahasan ini dapat dilakukan secara intens dan detail, agar masukan buruh pada RUU Cipta Kerja sungguh-sungguh bisa terpenuhi. Usulan itu, antara lain membentuk semacam tim teknis yang melibatkan sejumlah pihak.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea berharap pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh bisa duduk bersama untuk membahas mengenai masalah ketenagakerjaan, agar terbentuk kesepahaman bersama. 

"Kami berharap agar bisa dibentuk tim teknis segera, tim teknis yang isinya tripartif, ada serikat buruh, ada Kadin, dan juga ada pemerintah yang duduk bersama dan bicara bersama," ujarnya. 

Di tempat yang sama, Presiden KSPI Said Iqbal mengapresiasi atas respons pemerintah yang sangat baik. "Tantangan ke depan adalah perubahan pola hubungan kerja dan ternyata ini terjadi saat pandemi," kata Iqbal. 

Dialog pada hari ini adalah pertemuan ketiga yang diinisiasi oleh Menko Polhukam Mahfud terkait dengan upaya menghimpun masukan para pekerja dan buruh tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja. []

Berita terkait
PKS Hadiri Rapat Panja RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Anis Byarwati PKS mengaku hadir dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Omnibus Law Cipta Kerja, untuk tampil seutuhnya sebagai oposisi.
Webinar GMKI Minta Cluster Tenaga Kerja Ditarik dari Omnibus Law
GMKI menggelar diskusi virtual dengan tema “Ciptakerja Ditunda, PHK Melanda, Prakerja Waspada”. Hasilnya, minta cluster tenaga kerja ditarik.
Demo Buruh May Day Tunggu Sikap Jokowi Soal Omnibus Law
Perayaan May Day atau Hari Buruh 1 Mei dari serikat buruh menunggu sikap Presiden Jokowi soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
0
Mengenal Efek Samping Kebanyakan Minuman Berenergi
Mengenal efek samping minuman berenergi yang di dalamnya terdapat kafein dan lebih banyak gula serta bahan lainnya jika dikonsumsi terlalu banyak.