Mahfud Bantah Restui Moeldoko Ambil Alih Partai Demokrat

Mahfud Md membantah namanya disebut memberi restu Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengambil alih paksa Partai Demokrat.
Mahfud MD, Ketua Kompolnas dan Menko Polhukam. (Foto: Tagar/dok.Komenko Polhukam)

Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md membantah namanya disebut memberi restu Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengambil alih paksa Partai Demokrat.

Mahfud merasa kaget namanya ikut terseret dalam isu tersebut. Menurutnya kabar tersebut tidaklah benar.

"Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasik Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Ka. KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB. Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui," kata Mahfud melalui akun Twitternya seperti dikutip Tagar, Selasa, 2 Februari 2021.

Jabatan menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal PD sendiri solid.

Baca juga: Dituding Ingin Kudeta AHY, Moeldoko: Saya Mencintai Demokrat

Lebih lanjut, Mahfud menilai isu kudeta dalam Partai Demokrat akan sulit dilakukan di era keterbukaan seperti saat ini. Terlebih, ia menyebut jabatannya sebagai Menko Polhukam tidak memiliki legitimasi dalam pemberian restu gerakan tersebut.

"Di era demokrasi yang sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar seperti PD bisa dikudeta seperti itu," tuturnya lagi.

Mahfud berpesan bahwa yang terpenting dalam menanggapi manuver seperti adalah soliditas internal partai. Sehingga tidak mudah diombang-ambing oleh dinamika politik.

"Jabatan menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal PD sendiri solid," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal adanya dugaan keterlibatan pejabat penting negara dalam gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan partai yang ia pimpin.

Ia berharap akan mendapat klarifikasi dari Jokowi terkait isu yang tengah bergulir tersebut.

"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY di Jakarta, Senin, 1 Februari 2021.

Baca juga: AHY Minta Klarifikasi Jokowi Soal Gerakan Pengambilalihan Demokrat

Pengiriman surat konfirmasi itu kata dia berawal dari kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkannya, tentang gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan.

"Yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," ucap dia.

Lebih lanjut, gerakan itu menurut dia juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas 'praduga tak bersalah' (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ujarnya. []

Berita terkait
Nasdem ke Demokrat: Terbuka Saja
Ahmad Ali mengatakan Jokowi tidak memiliki kepentingan untuk mengakuisisi partai politik tertentu masuk ke dalam koalisi pendukung pemerintah.
Isi Surat AHY ke Presiden Jokowi Soal Partai Demokrat
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan surat untuk Presiden Jokowi telah dikirim pada Senin pagi, 1 Februari 2021.
Andi Arief Sebut Moeldoko yang Mau Ambil Alih Partai Demokrat
Andi Arief menyebut Moeldoko sebagai orang dekat Presiden Jokowi yang bermaksud mengkudeta kepemimpinan di DPP Partai Demokrat.
0
AS Mulai Terapkan Larangan Impor Barang dari Xinjiang
AS terapkan larangan impor barang produksi dari wilayah Xinjiang, China, kini mulai diberlakukan dengan alasan ada genosida di sana