Jakarta - Lewat akun Twitter @Andiarief, pengurus DPP Partai Demokrat Andi Arief menyebut Moeldoko sebagai orang dekat Presiden Jokowi yang bermaksud mengkudeta kepemimpinan di DPP Partai Demokrat.
Cuitan Andi sekaligus menjawab apa yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers pada Senin sore.
"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko," cuit Andi dilihat Tagar, Senin, 1 Februari 2021.
"Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," tulis dia kemudian.
Sebelumnya diberitakan Tagar, Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon melalui akun Twitter @jansen_jsp, menyebut ada jenderal yang lupa dengan jasa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Cuitan Jansen terkait gerakan politik upaya mengambil paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
"Aku hanya ingin mengetukmu sebaga sesama orang yang di dalam diri kita ada jasa Pak SBY. Kudoakan engkau baik-baik saja Jenderal, tidak kena karma atas lupanya engkau akan sejarah dirimu," tulis dia.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menduga ada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang melibatkan salah satu pejabat penting pemerintahan yang berada dalam lingkar kekuasaan terdekat Presiden Joko Widodo.
"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya. Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," ujar AHY dalam keterangan resminya, Senin, 1 Februari 2021.
Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekarang sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo
Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekarang sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo
Menurut kesaksian banyak pihak yang didapatkan, kata AHY, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.
"Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo," ujarnya.
Pihaknya yang tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam permasalahan tersebut, sambung AHY, kemudian mengirimkan surat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran berita yang didapatkan pihaknya.
"Sepuluh hari lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai yang dilakukan secara sistematis," ungkapnya.
Gabungan dari pelaku gerakan ini, beber AHY, ada lima orang terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu.
"Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekarang sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," terangnya.[]
