Medan, (Tagar 28/3/2019) - Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Utara meminta aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mewajibkan bersikap netrali dalam Pemilu 2019.
"Kita beranggapan bahwa kepemimpinan yang kuat hanya akan lahir dari proses yang baik dan benar," ujar Ketua Umum DPD IMM Sumut, Z Pardede dalam orasi dukung Pemilu 2019 damai di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis siang (28/3).
Pardede mengatakan IMM Sumatera Utara terpanggil untuk ikut serta terlibat aktif dalam memastikan terjadinya proses demokrasi yang damai sesuai ketentuan.
"Satu pelanggaran yang dibiarkan akan memicu retaknya kedamaian. Maka semua kelompok, semua lembaga harus terlibat melakukan pengawasan dan pendidikan politik kepada masyarakat. Mari kita bersama-sama menolak semua perilaku curang dalam konstalasi politik tahun 2019 ini," lanjutnya.
Untuk menghindari retaknya kedamaian, DPD IMM Sumut menyatakan sikap mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sumut agar tetap patuh kepada undang undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN untuk menjaga netralitas dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg).
"Kita juga meminta kepada DPRD Sumut agar mendorong TNI dan Polri tetap menjaga netralitasnya dengan terlibat dalam agenda politik karena bertentangan dengan undang undang TNI nomor 34/2004 dan undang undang Polri nomor 2/2002," tegas Pardede.
Selain itu, Bawaslu Sumut juga diminta menindak tegas seluruh pelanggaran Pemilu agar tercipta situasi politik yang damai.
"Kita DPD IMM Sumut secara kelembagaan tidak akan memberikan dukungan terhadap partai politik, capres dan cawapres, maupun calon legislatif, kita mengutuk oknum bilamana ada yang mengatasnamakan IMM memberikan dukungan terhadap partai politik atau calon tertentu," ungkapnya.
Massa DPD IMM Sumut yang melakukan orasi Pemilu damai diterima oleh Hanafiah Harahap, anggota DPRD Sumut.
"Kita dari DPRD Sumut sangat mendukung aksi yang menyatakan Pemilu Damai," kata Hanafiah Harahap. []
Baca juga:
- Tak Transparan Anggaran Publikasi, Wartawan Demo Minta Ketua KPUD Sumut Dicopot
- TKN: Ajakan Pakai Baju Putih ke TPS Tak Langgar Asas Pemilu
- Survei CSIS, Ini Tiga Partai Papan Atas Pemenang Pemilu
- Penjara Tiga Tahun untuk Orang Ajak Golput, Wiranto Sebut Itu Kata UU Pemilu
- Tolak Pemantau Pemilu Asing 'Pesanan'
