Luhut: Tak Ada Lahan Prabowo di Ibu Kota Baru

Luhut Panjaitan mengatakan tidak ada lahan milik Prabowo Subianto dan adiknya Hashim Djojohadikusumo yang dijadikan lahan Ibu Kota baru di Kaltim
Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, beri keterangan ke wartawan di Solo, Jateng, 29 Agustus 2019. (Tagar/Reyma Pramista)

Solo - Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, membantah jika lahan yang dijadikan Ibu Kota baru di Penajam Panser Utara dan Kutai Kartanegara adalah milik Prabowo Subianto dan adiknya Hashim Djojohadikusumo. 

"Setahu saya gak ada, jauh dari situ itu," ujarnya saat berkunjung di Kota Solo, Kamis 29 Agustus 2019. Luhut menjamin jika pembangunan Ibu Kota baru menggunakan lahan milik pemerintah di Kab Penajam Paser Utara dan Kab Kutai Kartanegara di Kaltim. Bahkan, Bappenas sudah melakukan studi terkait pemindahan dan pemilihan kedua kabupaten tersebut sebagai lokasi Ibu Kota baru.

"Presiden ‘kan selalu berangkat dari studi, studinya sudah dilakukan secara konperhensif oleh Bappenas, ya kita tunggu saja," imbuhnya.

Seperti diberitakan, kabar adanya lahan milik Prabowo Subianto dan adiknya Hashim Djojohadikusumo diugkapkan oleh mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan dalam laman pribadina diswey.id. 

Ditulis Dahlan, lahan di Kutai Kartanegara dan Penajam Panser Utara dikuasai oleh perusahaan asing bernama International Timber Corporation Indonesia (ITCI) dari Oregon, AS di tahun 1970-an. Setelah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor kayu ke luar negeri tersebut ditutup, kemilikikan lahan dikuasai oleh Prabowo Subianto. []

Berita terkait
Rekam Jejak Tsunami di Ibu Kota Baru
Presiden Jokowi menyatakan Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru, titiknya strategis, minim bencana gempa. BMKG menerangkan ada potensi tsunami.
Pindah Ibu Kota Sudah Sesuai Kajian
Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur menurut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sudah sesuai kajian.
HIV/AIDS Mengintai di Ibu Kota Baru
Data Kemensos menunjukkan lokalisasi pelacuran terbanyak di Indonesia ada di wilayah Kaltim, termasuk di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara
0
Ini Alasan Mengapa Pemekaran Provinsi Papua Harus Dilakukan
Mantan Kapolri ini menyebut pemekaran wilayah sebenarnya bukan hal baru di Indonesia.