Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu guna membahas lebih jauh rencana investasi Negeri Sakura ke Indonesia.
Menurut Luhut, Jepang berencana untuk menanamkan modalnya di Natuna, baik untuk sektor perikanan dan pariwisata hingga ikut memperkuat Badan Keamanan Laut (Bakamla).
"Dengan Jepang, kita konkretkan dan melanjutkan rencana investasi mereka di Pulau Natuna dan sekitarnya yang ada gas itu. Kedua mengenai hydro power di Kalimantan Utara, ketiga mengenai sampah, mereka ingin masuk lebih banyak lagi dari yang kemarin dari investasi mereka yang sudah masuk di Jawa Barat," kata Luhut di Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020, seperti diberitakan Antara.
Kita tidak akan pernah membicarakan batas wilayah, itu sudah sesuai hukum internasional.
Kata Luhut, Jepang juga akan berinvestasi di sektor perikanan budidaya, perikanan tangkap, hingga pariwisata di Natuna.
"Perikanan dan juga diving resort, nah (pangkalan) perikanan itu yang dulu dibuat itu kan di Natuna Selatan dan nanti kita akan buka juga di Natuna Utara. Rencananya tim akan melakukan peninjauan tanggal 16, 17, 18, (Januari) dan setelah itu baru kita putuskan," tutur Luhut.
Luhut menyampaikan nantinya bukan hanya Jepang yang akan menanamkan modal di Natuna, tetapi juga Amerika Serikat melalui US International Development Finance Corporation (DFC) atau bank pembangunan Amerika.
"Adam Boehler dari DFC juga mau masuk ke situ dan joint dengan Jepang," ucap dia.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai coast guard atau Badan Keamanan Laut (Bakamla).
"Saya sampaikan kepada mereka bahwa Bakamla akan berfungsi penuh sebagai coast guard di bulan Maret nanti. Selama ini kan peran Bakamla dipegang oleh beberapa institusi, nah nanti Bakamla akan berperan penuh dalam menjalankan fungsinya," ujarnya.
Luhut merespon anggapan yang menilai pemerintah kurang tegas dalam friksi yang terjadi beberapa waktu lalu dengan pihak coast guard China di sekitar zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.
"Apa yang kurang tegas, kita tidak pernah mau ada negosiasi mengenai teritori kita. Sampai kapan pun menurut Presiden, kita tidak akan pernah membicarakan batas wilayah, itu sudah sesuai hukum internasional," kata Luhut.
Sementara, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan pemerintah Indonesia membuka peluang kerja sama dengan berbagai negara. Hal itu berlaku untuk negara mana saja di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang dekat dengan perairan Natuna.
Baca juga:
