Jakarta -Pemerintah Jepang masih mengkaji pembahasan investasi di Indonesia. Menurut Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi, ada beberapa bidang investasi yang masuk dalam pengkajian, salah satunya ibu kota baru di Kalimantan Timur. Ia menyatakan ketertarikan pemerintahannya untuk berinvestasi di ibu kota baru.
"Kami belum memustukan angkanya, kami baru mendiskusikan potensi-potensi (ibu kota baru)," kata Toshimitsu di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020. Menurutnya, konsep yang ditawarkan Indonesia dalam membangun ibu kota baru cukup menarik.
Jepang tertarik dengan konsep smart city
Ia menambahkan pemerintah Jepang akan mempertimbangkan besaran investasi di ibu kota baru. "Kami tidak mendiskusikan angka pastinya. Kami tertarik dengan konsep kota pintar (smart city), kota hijau, dan juga pengembangan lain," kata Toshimitsu.
Dalam pembicaraan hubungan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Jepang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menawarkan investasi di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. "Saya ingin mengajak Jepang melakukan investasi di Natuna," ucap Presiden di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020.
Presiden Joko Widodo meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 17 Desember 2019. (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)
Indonesia dan Jepang sebelumnya telah menjalin kerja sama pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di Natuna untuk fase pertama. Presiden Jokowi menyampaikan apresiasinya atas kerja sama yang telah terjalin itu. "Saya harapkan usulan pendanaan untuk fase kedua dapat segera ditindaklanjuti," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 tersebut.
Sinyal Indonesia menggandeng Bank Infrastruktur China
Soal pembangunan ibu kota baru, sebelumnya ada sinyal bahwa pemerintah akan menggandeng China menjadi investor. Pemerintah memberikan sinyal bakal menggandeng Asian Infrastructure Investment Bank atau AIIB sebagai mitra strategis untuk membangun ibu kota negara di Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur sebagai pengganti Jakarta. Apabila terwujud, bank bentukan China ini bakal memperpanjang track record-nya pada sejumlah proyek pembangunan di Indonesia.
Dikutip dari laman resminya, AIIB diketahui telah menggelontorkan total pembiayaan sebesar 10,08 miliar dolar Amerika Serikat (AS) kepada 100 negara anggotanya di seluruh dunia. Di Indonesia, AIIB mulai ikut membiayai proyek dalam negari sejak 2016. Kala itu, lembaga keuangan asal China tersebut bersama dengan Bank Dunia menyetujui pinjaman pemerintah Indonesia senilai 216,5 juta dolar AS untuk membiayai proyek sosial peningkatan kualitas hidup pada pemukiman kumuh.
Luasan lahan milik negara dengan status HGU (hak guna usaha) PT ITCI Hutama Manunggal di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang rencananya menjadi lahan ibu kota negara. Foto: Antara/Novi Abdi)Sebelumnya Presiden AIIB Jin Liqun dalam forum infrastruktur di Jakarta November lalu menyampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal tawaran AIIB untuk membantu pendanaan pembangunan ibu kota baru pengganti Jakarta. Ia juga berharap pembangunan kota baru dikonsep secara matang. Menurutnya, Indonesia jangan menciptakan ibu kota baru seperti Jakarta yang penuh sesak danancaman tenggelam karena ekstraksi berlebihan terhadap air tanah.
Seperti diberitakan dari Reuters, Selasa malam, 26 November 2019, Sri Mulyani menyambut baik tawaran Presiden AIIB. Namun menurutnya, butuh waktu bagi pemerintah untuk menerima atau menolak bantuan pendanaan dari AIIB. Pemerintah masih menunggu studi kelayakan pembangunan ibu kota baru dari McKinsey & Company. "Mendapatkan pendanaan dari bank pembangunan multinasional baik sebagai bentuk apresiasi kepada Indonesia. Namun ini bukan hanya soal pendanaan tapi juga memperkenalkan prinsip yang baik," ucapnya. []
