Luhut: Dalam Pembahasan Cipta Kerja Semua Diajak Ngomong

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan UU Cipta Kerja tidak dikerjakan secara buru-buru tetapi inisiasinya telah dilakukan sejak 2015.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto:Tagar/Liputan6)

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan Undang-undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law tidak dikerjakan secara buru-buru. Sebab, inisiasinya telah dilakukan sejak 2015 atau saat dia menjabat sebagai Menko Polhukam.

"Jangan dibilang buru-buru. Saya ingin mundur sedikit ya. Sejak saya Menko Polhukam, Presiden sudah perintahkan itu. Dia melihat, kenapa itu semrawut. Akhirnya, kita cari bentuknya dan ketemulah apa yang disebut Omnibus ini," kata Luhut dikutip dari Antara, Sabtu 17 Oktober 2020.

Menko Marves menjelaskan, saat itu ia mengumpulkan pakar-pakar hukum dalam inisiasi Omnibus Law Cipta Kerja. Tetapi, pembahasan benar-benar dikerjakan lebih lanjut setelah Pilpres 2019.

"Jadi tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka, semua diajak omong. Tapi kan tidak semua juga bisa diajak omong. Ada keterbatasan," tegas Luhut. Bahkan dalam pembahasannya, tidak semua pihak sepakat. Namun menurut Luhut, itulah ciri demokrasi yang tidak pernah bulat.

Omnibus Law Cipta kerja diakui Luhut memang tidak sempurna. Namun, kekurangan-kekurangan tersebut akan diatur dalam aturan turunan berupa Perpres, PP hingga Peraturan Menteri.

Jangan dibilang buru-buru. Saya ingin mundur sedikit ya. Sejak saya Menko Polhukam, Presiden sudah perintahkan itu. Dia melihat, kenapa itu semrawut. Akhirnya, kita cari bentuknya dan ketemulah apa yang disebut Omnibus ini.

Sementara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meyakini, UU Cipta Kerja merupakan solusi dari rumitnya birokrasi dan regulasi yang menghambat investasi di Indonesia selama ini. 

Apalagi, competitiveness index Indonesia ada di bawah Malaysia dan Thailand. Menurut Moeldoko, kondisi ini membuat Presiden Joko Widodo malu dan ingin membuat Indonesia bersaing dalam kompetisi global.

"Ini membuat tidak adanya kepastian bagi siapapun, termasuk investor. Peringkat kompetitif Indonesia ada di bawah Malaysia dan Thailand. Saya tangkap mungkin Presiden malu melihat kondisi ini. Presiden ingin Indonesia bisa maju dalam kompetisi global," kata Moeldoko Sabtu, 17 Oktober 2020.

Moeldoko mengakui UU Cipta Kerja menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Perdebatan itu menurutnya lantaran publik tidak mengerti tujuan pemerintah sesungguhnya dalam menggagas UU tersebut. Presiden pun tidak takut mengambil risiko agar Indonesia mampu menghadapi kompetisi global.

"Presiden Jokowi memilih untuk tidak takut mengambil risiko. (Presiden) Mengambil jalan terjal dan menanjak," ujar Moeldoko. Pasalnya, Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah ingin menciptakan lapangan kerja baru seluas-luasnya. []

Berita terkait
Luhut Koordinasikan Targeted Testing dan Tracing Covid-19
Kemenko Maves mengadakan Rapat Koordinasi Targeted Testing dan Tracing Covid-19 untuk menangani melonjaknya kasus penderita Covid-19.
Luhut Luncurkan Restorasi Terumbu Karang Terluas di Dunia
Menko Maves Luhut Pandjaitan, resmi meluncurkan program PEN Restorasi terumbu karang terluas di dunia.
Menko Luhut: Waspada 3 Bulan Lagi Cuaca Ekstrem
Menko Luhut minta Wisma Atlet, Kementerian Kesehatan, dan perwakilan BUMN waspada kluster corona baru karena 3 bulan kedepan datang cuaca ekstrem.
0
Politikus PDIP Jagokan Andika Perkasa Jadi Panglima TNI
Politisi PDIP Effendi Simbolon menjagokan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI mengantikan Hadi Tjahjanto.