LIPI Soroti Koordinasi Pemerintah Jokowi Saat Corona

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyampaikan saran kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal koordinasi saat ada wabah corona Covid-19.
Presiden Jokowi (kiri) berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) saat meninjau fasilitas umum untuk masyarakat berkebutuhan khusus di Kompleks GBK, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10/2018). (Foto: Antara/Wahyu Putro A)

Jakarta - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyampaikan saran kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal koordinasi antarlembaga pemerintah dalam menangani virus corona atau Covid-19 di Indonesia.

Profesor riset LIPI Siti Zuhro menyarankan Jokowi perlu menguatkan dan menjaga koordinasi antara pemerintah pusat dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Begitu pula dengan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Lebih-lebih lagi bila sinergi dan koordinasi lembaga terkait tidak nyambung, membuat masyarakat bingung.

Baca juga: Jokowi Datangkan Mesin Penguji Virus Corona

"Menjaga relasi pusat dan daerah tetap harmonis sangat penting agar pembangunan tetap berjalan simultan. Juga agar keputusan-keputusan daerah menginduk pada keputusan pusat," ujar Siti kepada Tagar, Sabtu, 4 April 2020.

Pakar ilmu politik ini menuturkan, hal demikian penting agar tidak terjadi silang sengkarut dalam merespons Covid-19 di Indonesia.

"Rasa was-was yang tinggi yang dialami daerah-daerah terkait pandemi coronavirus harus diberikan solusinya yang tepat dan akurat agar kebijakan pusat dan daerah tidak benturan," ucapnya.

Siti juga menyoroti, masyarakat memerlukan kepastian dan keterukuran kebijakan publik. Menurut dia, kebijakan yang tidak tepat akan berdampak negatif terhadap masyarakat.

"Lebih-lebih lagi bila sinergi dan koordinasi lembaga terkait tidak nyambung, membuat masyarakat bingung," katanya.

Baca juga: Perang Jokowi Lawan Corona, Kerja Sama Negara dan Rakyat

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno meralat pernyataan Juru Bicara Presiden Republik Indonesia Fadjroel Rachman yang menyebut warga bebas mudik Idul Fitri 2020 di tengah wabah Covid-19.

Seiring diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran corona, Pratikno menegaskan pemerintah telah berupaya keras mengimbau dan mengeluarkan langkah-langkah agar masyarakat tidak mudik ke kampung halamannya di tengah pendemi Covid-19.

"Yang benar adalah pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik," ucap Pratikno kepada wartawan, Kamis malam, 2 April 2020. []

Berita terkait
Kasihan Koruptor, Jokowi: Pembebasan untuk Napi Umum
Presiden Jokowi menegaskan narapidana korupsi berusia 60 tahun ke atas tak akan dibebaskan lewat revisi PP 99/2012.
Cegah Covid-19 Relawan Jokowi Sasar Kwitang
Relawan Jokowi yang terhimpun dalam Komite Penggerak Nawacita (KPN) kembali gelar aksi sosial di daerah Kwitang, Jakarta Pusat.
Jokowi Bakal Setujui Usulan Yasonna Bebaskan Koruptor?
Usul Menkumham Yasonna H Laoly bebaskan koruptor lewat PP apakah akan disetujui Presiden Jokowi?
0
DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.