LBH Bara JP Dukung Menteri ATR/BPN Berantas Mafia Tanah

LBH Bara JP mendukung langkah Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil dalam memerangi atau memberantas mafia tanah di Indonesia yang sudah banyak.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil. (Foto: Tagar/Kementerian ATR/BPN)

Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan (LBH Bara JP) mendukung langkah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil dalam memerangi atau memberantas mafia tanah di Indonesia. 

Dalam hal ini Direktur Eksekutif LBH Bara JP Dinalara D. ButarButar, menegaskan bahwa persoalan tanah ini hampir di semua daerah terjadi, banyak pengaduan masyarakat yang datang ke LBH Bara JP yang mengadukan persoalan hukum terkait hak-hak atas tanah masyarakat yang dirampas oleh mafia-mafia tanah.

"Komitmen Menteri ATR/BPN (Sofyan A. Djalil) yang dengan tegas menyatakan akan membasmi mafia tanah sampai ke akar-akarnya dan juga memberikan peringatan tegas kepada pegawai Kementerian ATR/BPN yang bekerjasama dengan mafia tanah akan ditindak tegas," ucap Dinalara dalam keterangan tertulis yang diterima Tagar, Selasa, 9 November 2021. 


Untuk itulah LBH Bara JP juga berkomitmen akan melakukan pendampingan hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban mafia tanah.


Tentu hal ini, lanjut Dinalara, selaras dengan komitmen Presiden Joko Widodo yang merupakan Pembina Organisasi Bara JP yang juga berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah.

"Untuk itulah LBH Bara JP juga berkomitmen akan melakukan pendampingan hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban mafia tanah," kata Dina.

Dina, sangat menyakini kinerja dan keseriusan dari Menteri ATR/BPN, dalam membasmi mafia tanah, karena telah terbukti dengan ketegasannya untuk membasmi mafia tanah.

"Beliau tidak segan-segan untuk menjatuhkan sanksi kepada Pegawai Kementerian ATR/BPN yang terlibat dalam praktik mafia tanah, mulai dari hukuman ringan atau disiplin yang masih dapat dibina hingga hukuman berat dengan dicopot atau diberhentikan dari jabatannya," ujar Dina.

Oleh karena itu, Ia menghimbau agar para penegak hukum dalam hal ini kepolisian, dan para pemangku kepentingan lainnya, antara lain Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA), untuk dapat bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN dalam upaya memberantas praktik mafia tanah ini.

Dalam kesempatan yang sama, Dina menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap keseriusan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil dan sekaligus mengikrarkan bahwa LBH BaraJP akan mendukung terus kinerja dari Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil dalam memberantas mafia tanah. []

Berita terkait
Kementerian ATR/BPN Gelar Acara Menuju Penutupan Hantaru
Menuju puncak peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) 2021 Kementerian ATR/BPN menggelar beberapa rangkaian acara.
Kolaborasi PLN, Kementerian ATR/BPN, dan KPK Selamatkan Aset Negara
Sepanjang 2021, PLN telah menerima kurang lebih 572 sertifikat dari BPN di Nusa Tenggara Timur hasil kolaborasi dari Kementerian ATR/BPN dan KPK.
DPR : Tanpa Keberadaan Kementerian BUMN, Pemerintah akan Kesulitan Sendiri
Meskipun masih banyak perusahaan BUMN yang merugi, Kementerian BUMN tetap dibutuhkan sebagai pembinaan, evaluasi dan peningkatan kinerja.
0
Penduduk Asli Pertama Amerika Jadi Bendahara Negara AS
Niat Presiden Joe Biden untuk menunjuk Marilynn “Lynn” Malerba sebagai bendahara negara, yang pertama dalam sejarah Amerika Serikat (AS)