Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, menolak dengan tegas wacana yang muncul soal pembubaran Kementerian BUMN. Menurut Anggota DPR dari Dapil Kalimantan Utara itu, tanpa keberadaan Kementerian BUMN, pemerintah akan kesulitan sendiri.
“Kalau diserahkan kepada Kementerian teknis, aspek korporasi dan bussiness sense-nya akan menghilang dan membuat BUMN itu sulit berkembang. Belum lagi pengelolaan SDM dan aset yang luar biasa besar, itu adalah beban yang cukup besar,” kata Dedy dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 19 Oktober 2021.
Meskipun dalam kenyataannya masih banyak perusahaan BUMN yang mencatat kerugian dan belum semua sektor membentuk holding, Dedy menilai Kementerian BUMN tetap dibutuhkan karena fungsinya sebagai pembinaan, evaluasi, dan peningkatan kinerja.
"Kita perlu juga melihat kontribusi yang diberikan, yakni dividen yang dibagikan perusahaan pelat merah alias BUMN dalam 10 tahun terakhir untuk Negara lebih besar ketimbang Penyertaan Modal Negara (PMN)," ujarnya.
Dedy menuturkan, secara keseluruhan, pada periode 2011-2020 BUMN tercatat berkontribusi sebesaar Rp3,282 triliun kepada Negara. Kontribusi tersebut terdiri dari dividen Rp388 triliun, penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp1,030 triliun, dan pajak Rp1,864 triliun. Sedangkan besaran PMN yang diberikan pemerintah hanya 4 persen atau Rp148 triliun.
Dibandingkan membubarkan lembaga yang sudah berjalan, lebih baik mencari solusi untuk memperbaiki lembaga tersebut.
Sedangkan, sumbangan PNBP lainnya pada 2020 senilai Rp 86 triliun. Kontribusi PNBP tersebut terdiri dari pembayaran royalti, iuran minyak dan gas (migas), iuran jasa kepelabuhan, dan lain-lain. Selain dalam bentuk penerimaan negara, BUMN juga berkontribusi pada pemerataan ekonomi melalui pemerataan infrastruktur.
Saat ini biaya logistik di Indonesia masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Jika biaya logistik di Indonesia sebesar 24%, negara lain bisa lebih hemat 11%.
Menurut Deddy, langkah perusahaan untuk bisa beroperasi bukan saja perlu mengejar target, melainkan juga pertimbangan sumber daya perusahaan sendiri. Adanya Kementerian BUMN sesungguhnya membuat pengawasan dan pembinaan perusahaan bisa lebih baik.
“Dibandingkan membubarkan lembaga yang sudah berjalan, lebih baik mencari solusi untuk memperbaiki lembaga tersebut. Dan saat ini hal tersebut yang sedang dilakukan pemerintah dan Kementerian BUMN,” pungkasnya. []
Baca Juga
- GMKI: Transformasi BUMN Jauh dari Harapan Presiden
- Menteri BUMN: UMKM dan BUMN Tulang Punggung Ekonomi
- Erick Thohir: Berakhlak Jadi Nilai Inti dalam BUMN
- Menteri BUMN Akan Mengabungkan BRI, PNM dan Pegadaian
