UNTUK INDONESIA
Lantik Prabowo Jadi Menhan, Jokowi 'Kubur' Kasus HAM
Koordinator KontraS, Yati Andriyani mengkritik langkah Presiden RI Jokowi yang melantik Prabowo jadi Menteri Pertahanan (Menhan), lupa dengan HAM.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 11 November 2019, membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta dukungan anggarannya.(Foto: Antara/Aditya Pradana Putra/ama)

Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani mengkritik langkah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), karena ia nilai bertentangan dengan upaya penyelesaian kasus lama yang hingga kini masih menguap.

Untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, Pak Jokowi menurut kami (harus) segera mengambil langkah signifikan untuk segera menyelesaikan ini.

Baca juga: Anaknya Ditemukan Tewas Terbungkus Plastik, Budiarti Tak Rela Prabowo Jadi Presiden

"Kami justru meminta harusnya Bapak Jokowi tidak mengangkat Bapak Prabowo Subianto, karena itu adalah tindakan kontraproduktif dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu," kata Koordinator KontraS Yati Andriyani, di Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.

Dia menilai kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu perlu diselesaikan secepatnya. Jokowi dia maukan harus menepati janji politiknya saat kampanye 2014 lalu. 

KontrasKomisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengadakan konferensi pers di Jakarta, mengingatkan hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, 10 Desember 2019. (foto: Tagar/Fatan)

"Untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, Pak Jokowi menurut kami (harus) segera mengambil langkah signifikan untuk segera menyelesaikan ini," ujarnya.

Senada dengan Yati, Staf Divisi Pemantauan Impunitas KontraS Dimas Bagus Arya Saputra mengatakan penyelesaian HAM berat di masa lalu saat ini sudah tahap darurat. 

Baca juga: Lima Jubir Partai Gerindra Pilihan Prabowo Subianto

Dari perspektif waktu, kata dia, beberapa kasus pelanggaran HAM sudah melampaui batas usia 20 tahun pasca-reformasi.

"Tapi sampai sekarang (setelah) berlakunya UU HAM, UU Pengadilan HAM, beberapa kasus itu masih dalam proses yang sebenarnya masih dikatakan dalam tanda kutip 'mengambang'. Kalau dikatakan darurat HAM, bisa disimpulkan seperti itu juga," ucapnya.

Menurut Dimas, apabila Presiden Jokowi tidak segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, maka penyelesaiannya akan semakin sulit, bahkan masuk ke tahap mustahil diungkap. 

Pada 1998 ketika pemerintahan dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie, Prabowo diberhentikan dari dinas militer tak lama menyusul hilangnya 13 aktivis tahun 1997/1998.

Mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal pernah mengatakan bahwa Tim Mawar mengakui telah menculik sejumlah aktivis karena diperintah oleh Prabowo yang kala itu menjabat sebagai Danjen Kopassus. []

Berita terkait
Megawati Soekarnoputri Akui Sobatan dengan Prabowo
Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri menceritakan sobatan dengan Prabowo Subianto.
Hasrat Prabowo Kembalikan Indonesia Macan Asia
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mendapat anggaran pertahanan Rp 131 triliun. Upaya mengembalikan Indonesia sebagai macan Asia?
KontraS Anggap Jokowi Korbankan HAM Demi Investasi
KontraS memberikan catatan terhadap pemenuhan HAM usai 21 tahun reformasi. Presiden Jokowi dinilai korbankan HAM demi investasi.
0
‎Ramainya Tempat Ngabuburit di Kota Tegal saat PSBB
Hingga hari kedelapan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Tegal tidak berjalan efektif.