Jakarta - Suasana di beberapa kota di Provinsi Papua terkini, seperti di Jayapura, sejak beberapa hari terakhir mulai pulih kembali, setelah terjadinya kericuhan di sejumlah kejadian di Kota Malang dan Surabaya, Jawa Timur.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Menteri Koodinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Pol.Tito Karnavian, turun tangan guna mengatasi demonstrasi serta memulihkan keadaan di Papua dan Papua Barat. Bahkan Wiranto, Hadi, dan Tito Karnavian pun sudah ke Papua Barat guna mengatasi keadaan.
Akhirnya masyarakat, terutama emak-emak, mulai berbelanja kembali ke pasar-pasar. Apalagi, para pedagang mulai menjajakan barang-barang dagangannya, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari rakyat, seperti beras dan sayur-mayur.
Sekalipun suasana Papua terkini mulai pulih, ternyata tiba-tiba di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), muncul kejadian yang sama sekali tidak menyenangkan, terutama dari segi politik, yaitu munculnya upaya mengibarkan bendera Bintang Kejora yang dikenal sebagai lambang kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Tugas seluruh bangsa Indonesia apapun asal provinsi mereka untuk ikut membangun Papua dan Papua Barat supaya tidak terus terjadi demonstrasi dan tindak kekerasan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menyebutkan sedikitnya dua orang telah ditangkap atau ditahan.
Namun, Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa tidak tertutup kemungkinan bagi para penyidik Polda Metro Jaya untuk menetapkan tersangka- tersangka baru terhadap kejadian di depan Istana Merdeka, Kamis, 29 Agustus 2019.
Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan orang-orang Papua dan Papua Barat ini, tidak bisa dilepaskan dari peristiwa di Malang dan Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2019. Dengan kerusuhan yang terjadi di daerah itu, diakibatkan karena adanya dugaan penghinaan terhadap benderal Merah Putih di asrama mahasiswa asal Papua di Surabaya itu.
Polisi memang masih terus menyelidiki kasus ini. Sejumlah warga di Malang dan Surabaya telah mendatangi asrama, dengan mengeluarkan ucapan yang dianggap kurang pantas terhadap warga Papua dan Papua Barat.
Akibatnya orang-orang di kedua provinsi yang jauh tersebut merasa tersinggung, karena dianggap menyepelekan mereka. Sehingga, akhirnya muncul tindakan pembakaran, perusakan, hingga pencurian seperti di Jayapura. Dari peristiwa itu paling sedikit 31 orang telah dibekuk oleh kepolisian setempat.
Entah sengaja atau kebetulan, kemudian di depan Istana Kepresidenan muncul ulah yang tak bertanggung jawab berupa upaya pengibaran bendera Bintang Kejora. Sehingga polisi langsung menangkap para pelakunya.
Jokowi memang secara terbuka telah meminta maaf, jika kejadian di Malang dan Surabaya telah mengakibatkan ketersinggungan bagi orang-orang Papua. Namun, dia mengharapkan harus muncul sikap memaaafkan di antara warga Indonesia.
Sekalipun mungkin ada warga Papua di Jakarta yang merasa marah dan kesal terhadap kasus di Malang dan Surabaya itu, tidak berarti bisa dibenarkan adanya upaya untu mengibarkan bendera OPM, apalagi di depan Istana Merdeka, tempat tinggal Presiden Republik Indonesia.
Orang-orang Papua, terutama yang masih muda alias milenial, seharusnya tidak boleh melupakan bahwa pada tahun 1963 di bawah pengawasan PBB telah dilakukan Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera alias Act of Free Choice. Akhirnya orang Irian Barat yang kini menjadi Papua dan Papua Barat telah menyatakan tekadnya untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Wakil PBB pada saat Pepera itu adalah Fernando Ortiz Sans.
Kini, Irian Barat telah berubah menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat. Pemerintah Indonesia telah menerapkan otonomi khusus (otsus) bagi kedua provinsi ini. Telah banyak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bagi kedua provinsi tersebut.
Akan tetapi, harus diakui bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk terus membangun Papua serta Papua Barat, misalnya membangun infrastruktur guna mewujudkan Transpapua. Sementara itu, masih banyak fasiitas sosial yang wajib didirikan, seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan pusat kebudayaan. Tentu orang-orang Papua harus ikut aktif membangun wilayahnya.
Upaya pengibaran bendera OPM pasti ditentang atau ditolak oleh pemerintah dan rakyat secara keseluruhan. Oleh karena itu, rakyat Papua dan Papua Barat harus bersama-sama dengan orang-orang Indonesia lainnya untuk terus membangun Kota Jayapura, Sorong, Manokwari, Timika, dan lain-lain, sehingga tidak ada lagi perbedaan yang tajam.
Jokowi telah menetapkan harga satu BBM bagi seluruh Indonesia setigga harga BBM di Jakarta yang beberapa ribu rupiah, harus sama dengan harga di Manokwari atau Timika yang dahulu pernah mencapai puluhan ribu rupiah tiap liternya. Begitu juga dengan harga satu sak semen yang dahulu bisa mencapai hampir Rp100 ribu di Booven Digul, kini praktis sama dengan di Jawa.
Sementara itu, entah berapa ratus atau ribuan anak Papua dan Papua Barat sedang menuntut ilmu di Jakarta, Makassar, Surabaya, Bandung, Semarang, dan kota-kota lainnya.
Jadi, warga Papua dan Papua Barat harus bersama warga Indonesia yang lainnya untuk ikut membangun wilayah mereka. Jika ada kekurangan, persoalan itu pasti akan bisa dibicarakan dengan pemerintah pusat, baik yang kini masih berada di Jakarta ataupun jika nanti sudah pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, saat telah menjadi pusat pemerintahan mulai 2023/2024.
Sekarang ini, tugas seluruh bangsa Indonesia apapun asal provinsi mereka untuk ikut membangun Papua dan Papua Barat supaya tidak terus terjadi demonstrasi dan tindak kekerasan. NKRI adalah milik warga Papua, Sunda, Jawa, Batak, Dayak, Gorontalo, hingga Nias, Lampung, dan berbagai suku lainnya. Jadi, marilah sama-sama membangun NKRI tanpa pelu melihat asal usul, suku, serta asal wilayah setiap warga.[]
- Papua Terbaru, 4 Warga Meninggal Pasca Demo di Jayapura
- Papua Kondusif, Wiranto: Terima Kasih Teman-Teman Papua
