UNTUK INDONESIA
Langgar Protokol Kesehatan, Pilkada Makassar Bisa Ditunda
Pilkada serentah tahun 2020 diusulkan ditunda oleh Pj Wali Kota Makassar Rudi Djamaluddin. Ini alasannya.
Pj Wali Kota Makassar Rudi Djamaluddin. (Foto: Tagar/Rio Anthony)

Makassar - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 diusulkan ditunda oleh Penjabat Wali Kota Makassar, Rudi Djamaluddin.

Usulan tersebut dilontarkan Pj Wali Kota Makassar apabila pada proses tahapan Pilkada terdapat banyak pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan setiap pasangan calon kepala daerah nanti.

Pada proses pelaksanaannya ternyata mengancam keselamatan warga, bisa saja kita mengusulkan untuk dilakukan penundaan.

Pj Wali Kota Makassar, Prof Rudi Djamaluddin mengatakan, bahwa pemerintah pusat telah memberikan lampu hijau untuk dilaksanakannya Pilkada serentak dengan syarat tidak melanggar protokol kesehatan.

"Tapi dengan syarat tidak mengancam kesehatan dan ekonomi masyarakat. Tapi pada proses pelaksanaannya ternyata mengancam keselamatan warga, bisa saja kita mengusulkan untuk dilakukan penundaan," kata Rudi Djamaluddin, Sabtu 19 September 2020.

Oleh karena itu, kata Prof Rudi semua pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada Makassar nanti, harus berkomitmen untuk mengutamakan keselamatan masyarakat.

"Wujud nyata kecintaan terhadap masyarakat itu terlihat dari cara kita menerapkan protokol kesehatan, bukan pada jargon yang kedengarannya bagus tapi dilapangan justru membahayakan keselamatan warga," ujarnya.

Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi mengatakan, bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan melaksanakan agenda selanjutnya dari proses tahapan Pilkada Makassar.

"Penetapan pasangan calon tanggal 23 September. Pengundian nomor urut 24 September. Kemudian kampanye dimulai tanggal 26 September," kata Ketua KPU Makassar.

Kendati demikian, KPU Makassar kata Farid telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mempertimbangkan keamanan dan protokol kesehatan selama proses tahapan Pilkada Makassar.

"Kita sudah melakukan kordinasi, baik itu lokasi termasuk pertimbangan keamanan dan protokol kesehatan. Kami sudah minta tidak ada arak-arakan di jalan, termasuk juga pembatasan jumlah orang yang bisa masuk kedalam ruangan tempat acara," terangnya.

Sedangkan, Ketua Bawaslu Makassar, Nursari menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak ini tidak menimbulkan korban akibat pelanggaran protokol kesehatan sehingga menjadikan Makassar sebagai pilot projects.

"Tidak ada alasan untuk tidak pada protokol kesehatan. Regulasi sudah mengatur sedemikian rupa. Termasuk sanksi jika terbukti ada pelanggaran. Pada prinsipnya, kita ingin Pilwali Makassar berlangsung sukses, aman, jujur dan adil, serta jauh dari klaster Pilkada," katanya. []

Berita terkait
Perwali 51 dan 53 Makassar, Rawan Digugat ke Pengadilan
Perwali nomor 51 dan 53 yang diterapkan Pemkot Makassar dinilai rawan digugat oleh masyarakat ke pengadilan. Ini penjelasannya.
Ini Pesan Pj Wali Kota Makassar di HUT ke-75 RI
Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengajak seluruh warga masyarakat Makassar untuk bersama-sama melawan Covid-19.
Pj Wali Kota Makassar Pilih Salat Idul Adha di Rumah
Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin akan menunaikan Shalat Idul Adha di rumah bersama keluarganya.
0
Hindia Sumbang Konsep di Konser Daring Here Comes The Sun
Solois Hindia menjadi salah satu pengonsep acara di festival musik Here Comes The Sun virtual Edition.