Bandung - Seluruh siswa dan guru SMA, SMK, dan SLB negeri dan swasta di Jawa Barat (Jabar) bulan ini dapat mengakses kartu perdana gratis beserta kuota internet 10 GB untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ). Program ini direncanakan berjalan mulai September sampai Desember 2020. Kuota gratis bulan pertama berlaku 30 hari dan dapat diperpanjang tiga bulan berikutnya untuk kuota 11 GB dengan membayar Rp 5.000 per siswa.
Program ini tertuang dalam kerja sama antara Pemda Provinsi Jawa Barat dengan Telkomsel di Gedung Pakuan, Kota Bandung, 2 September 2020. Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, menandatangani kerja sama ini.
Program Merdeka Belajar Jarak Jauh berbeda dengan program kuota internet gratis yang sedang direncanakan pemerintah pusat. Tapi begitu program pusat bergulir nanti, nomor perdana MBJJ dapat didaftarkan pihak sekolah ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud.
Gubernur Ridwan Kamil mengapresiasi inisiatif dan kolaborasi dari Telkomsel untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Menurut Kang Emil, panggilan Ridwan Kamil, selain kepemilikan gawai dan blank spot internet, keterbatasan kemampuan masyarakat membeli kuota internet juga menjadi kendala utama. “Di situasi perang (lawan Covid-19) saya apresiasi pihak yang turun tangan bukan lepas tangan,” ujar Kang Emil.
Dalam hitungan Gubernur, akan ada 3,25 juta keping mikrochip nomor perdana gratis yang sudah terisi 10 GB kuota internet dalam satu bulan pertama.
Untuk kebutuhan seluruh siswa dan guru SMA/SMK/SLB sebetulnya hanya dibutuhkan 1,9 juta keping mikrochip. Sementara sisanya 1,3 juta mikrochip dapat diberikan kepada santri di pesantren – pesentren, siswa madrasah aliyah (MA) di bawah Kemenag, serta mahasiswa yang kesulitan.
Proses registrasi siswa dilakukan sekolah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jabar sebagai pihak yang berwenang mengelola Dapodik. Sementara pesantren, MA, dan mahasiswa yang tidak dijangkau provinsi proses pra registrasi dapat dilakukan melalui https://pikobar.jabarprov.go.id/.
“Lebih baik Telkomsel menerima data yang bersih, baik, dan terkonfirmasi,” katanya.
Pemda Provinsi Jabar akan berkoordinasi dengan DPRD, jika memungkinan pembelian kuota internet tiga bulan berikutnya akan ditanggung APBD perubahan provinsi. Untuk menutupi pembelian kuota 11 GB seharga Rp 5.000, maka biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 16 miliar per bulan atau Rp 48 miliar per tiga bulan.
“Kami sedang berwacana dengan DPRD, jika memungkinkan tiga bulan sisanya pun coba ditanggung dari APBD provinsi. Sehingga siswa bisa tenang belajar sampai bulan Desember 2020, minimal tanpa harus mengeluarkan biaya,” ujar Kang Emil.
Gubernur berpesan kepada penerima kartu perdana terutama siswa agar mempergunakan kuota internet gratis dan murah ini untuk hal-hal yang wajib. “Ini dipakai untuk sesuatu yang wajib: pendidikan. Jangan pakai untuk sesuatu yang viral di media sosial,” tegas Kang Emil.
Sementara itu, Direktur Human Capital Management Telkomsel, R Muharram Perbawa Mukti, mengatakan program Kartu Perdana Merdeka Belajar Jarak Jauh bertujuan memberikan kemudahan kepada pendidik dan peserta didik dalam PJJ karena situasi pandemi COVID-19.
“Program Merdeka Belajar Jarak Jauh yaitu sebuah program yang memberikan kemudahan kepada para pendidik dan peserta didik dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang memberikan gratis kartu perdana dengan keunggulan paket dan kuota belajar sebesar 10 GB senilai sepuluh rupiah,” ujar Muharram.
Muharram menjelaskan, paket kuota data dalam kartu perdana dapat digunakan untuk mengakses aplikasi e-learning, 240 situs e-learning kampus dan sekolah di seluruh Indonesia dan sejumlah aplikasi video conference (Jo/jabarprov.go.id). []
