Advertorial - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dikutip dari Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR,menyebut bahwa kualitas konstruksi akan selalu menjadi perhatian utama. Hal itu ia katakan menyusul rencana lelang dini pada Oktober 2020 ini untuk kegiatan infrastruktur tahun anggaran 2021.
Kontraktor atau penyedia jasa yang berkualitas dengan sendirinya akan banyak dicari oleh pengguna jasa
Dia mengatakan bahwa ada 501 paket kegiatan senilai Rp 3,14 triliun siap dilelang. Basuki menyebut, Kementerian PUPR memulai pelelangan dini tersebut dapat meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal.
Menurutnya, Kementerian PUPR harus menjaga kepercayaan masyarakat dalam membelanjakan uang negara melalui berbagai proyek pembangunan infrastruktur.
"Kontraktor atau penyedia jasa yang berkualitas dengan sendirinya akan banyak dicari oleh pengguna jasa," kata Basuki beberapa waktu lalu.
Ilustrasi pembangunan infrastruktur kota (Foto:Tagar/dok.Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 yang telah disetujui Komisi V DPR RI, pagu anggaran Kementerian PUPR tahun anggaran 2021 sebesar Rp 149,81 triliun. Anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 58,55 triliun, konektivitas sebesar Rp 53,96 triliun, permukiman sebesar Rp 26,56 triliun dan perumahan sebesar Rp 8,09 triliun.
Kemudian pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp 563,79 miliar, pembinaan konstruksi sebesar Rp 757,68 miliar, pembiayaan infrastruktur sebesar Rp 273,68 miliar, dukungan manajemen sebesar Rp 748,20 miliar, pengawasan sebesar Rp 101,74 miliar, dan untuk perencanaan infrastruktur sebesar Rp 206,18 miliar.
Dari total pagu anggaran tersebut, rencana pelaksanaan tender yang terekam dalam sistem e-monitoring status 7 Oktober 2020, untuk infrastruktur bidang sumber daya air sebanyak 321 paket senilai Rp 1,9 triliun.
Sementara untuk infrastruktur konektivitas 50 paket senilai Rp 156,5 miliar. Sedangkan infrastruktur permukiman 45 paket senilai Rp 566,6 miliar, dan Perumahan 85 paket senilai Rp 512 miliar. Kontrak paket pekerjaan tersebut berasal dari seluruh unit organisasi Kementerian PUPR yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.
Menteri Basuki menambahkan, dalam proses pelelangan diharapkan dapat dilakukan peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi, penyederhanaan regulasi, peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN), peningkatan peran UMKM, dan optimalisasi pengawasan untuk menindak tegas terhadap pelanggaran dan praktik KKN. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. []
Baca juga:
- Transparansi Layanan Kementerian PUPR untuk Publik
- Pagu Anggaran Kementerian PUPR Terealisasi 59,5 Persen
- Kementerian PUPR Kembangkan Inovasi Berbasis Teknologi
