Surabaya - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur merasa prihatin banyaknya tenaga kesehatan meninggal dunia akibat terpapar Covid-19. Tercatat di Jawa Timur, ada 176 lebih tenaga kesehatan terpapar Covid-19, 111 diantaranya perawat.
Data dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Surabaya dan Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jatim, dokter yang terpapar ada 10 orang dan 8 perawat telah meninggal dunia.
Kita semua prihatin atas banyaknya tenaga kesehatan terpapar. Ini menandakan perlindungan kita terhadap mereka masih belum optimal.
Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan mengatakan, Pemerintah seharusnya memberi perhatian lebih kepada para tenaga kesehatan. Mengingat para tenaga kesehatan ini sangat berperan dalam penanganan pasien Covid-19.
"Kita semua prihatin atas banyaknya tenaga kesehatan terpapar. Ini menandakan perlindungan kita terhadap mereka masih belum optimal. Padahal para tenaga kesehatan inilah yang penting perannya," ujar Irwan, di Surabaya, Senin 7 Juni 2020.
Irwan tak ingin jumlah tenaga kesehatan terpapar Covid-19 terus bertambah. Untuk itu, PKS ingin pemerintah melakukan beberapa hal untuk mencegah tertularnya tenaga kesehatan.
Pertama, memastikan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap di tiap Rumah Sakit. Seperti halnya, baju hazmat, masker N95, dan APD lainnya yang selalu tersedia.
"Pemerintah harus cek satu demi satu di lapangan," kata dia.
Kedua, bangunan dan manajemen rumah sakit harus disesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19. Yakni memisahkan koridor pasien Covid-19, ruang ganti nakes yang memadai, dan ruang istirahat.
"Asupan gizi yang cukup bagi para nakes. Ini kalau tidak dicek satu-satu bisa terabaikan," tuturnya.
Mantan anggota DPRD Jatim itu mengungkapkan poin ketiga adalah perlindungan hukum dan keamanan. Irwan menyebut ada anggapan bahwa nakes m tidak memperlakukan pasien dengan baik. Padahal sudah sesuai protokol covid-19.
Perlindungan keamanan yaitu memastikan tidak ada keluarga pasien yang ingin mengambil jenazah. Tak hanya itu saja, keluarga juga memaksa membawa pulang pasien covid-19 dari rumah sakit.
"Ini perlu perlindungan dari aparat keamanan agar beban nakes tidak ditambah dengan kekerasan fisik atau pun kriminalisasi," kata dia.
Sementara poin penting adalah pencairan insentif bagi tenaga kesehatan seperti yang dijanjikan pemerintah. Pencairan ini terhambat soal verifikasi. Padahal Irwan menilai data base tenaga kesehatan pasti lengkap. Seperti asal pendidikan, organisasi profesi, manajemen rumah sakit. Bahkan kepegawaian pemerintah sudah tercatat.
"Datanya lengkap. Tidak seperti data penerima Bantuan sosial (bansos) yang mungkin bisa sangat dinamis. Data nakes ini kan rigid. Jadi verifikasinya tidak sulit. Jumlahnya juga tidak sebanyak penerima Bansos," ucapnya.
Irwan mengingatkan bahwa para tenaga kesehatan memiliki keluarga yang harus dihidupi. Ketika menangani pasien covid-19, mereka tidak berpikir soal insentif.
Menurutnya, yang lebih memprihatinkan lagi adalah tenaga kesehatan ini rela tak menemui keluarganya hingga berbulan-bulan agar tak menularkan virus. Untuk itu, perlambatan ekonomi saat ini berdampak bagi semua orang. Termasuk para nakes dan keluarganya
Tapi mereka ini kan punya keluarga yang harus dijaga kesehatannya karena mereka rentan terpapar. Karena itu pemberian insentif adalah bagian dari perlindungan bagi para nakes," tuturnya.
Dengan meningkatnya perlindungan bagi para nakes, Irwan berharap tak ada lagi nakes yang terpapar covid dan gugur. Dengan begitu, sumber daya manusia dalam penanganan pandemi tidak berkurang. Mengingat satu orang nakes sangatlah berarti dalam menyelamatkan masyarakat dari wabah virus corona.
"PKS Jatim minta agar Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada para nakes yang gugur dalam pengabdiannya karena Covid-19," ucapnya.[]
