UNTUK INDONESIA
Kritik DPRD Jawa Barat Terkait RAPBD Jabar 2020
Anggota DPRD Jabar kritisi rencana program dan anggaran dalam penyusunan APBD Perubahan 2020 Provinsi Jabar, seperti anggaran Satpol PP yang minim
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDIP Abdy Yuhana (tengah) bersama Anggota Komisi I dari Fraksi PKS Ridwan Solichin (kiri) (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati)

Bandung - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) mengkritik beberapa hal, terutama perencanaan program dan anggaran dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggran Sementara (PPAS) APBD-Perubahan 2020 Provinsi Jawa Barat.

Salah satunya, Komisi I DPRD Jawa Barat yang mengkritisi rendahnya pos anggaran penegakkan protokol kesehatan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggran Sementara (PPAS) APBD-Perubahan 2020.

“Di tengah-tengah pandemi Covid-19 yang melanda, selain ada sosialisasi bahaya Covid-19. Harus ada penegakan protokol kesehatan (pengawasan) salah satunya oleh Satpol PP. Tapi, Satpol PP ini, OPD yang bertugas menegakkan Pergub terkait penegakkan protokol kesehatan justru anggarannya kecil,” keluh Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDIP, Abdy Yuhana dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tagar di Bandung, 15 September 2020.

Hal ini, lanjut Abdy, berbanding terbalik dengan pos anggaran di OPD-OPD lainnya yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat justru mendapatkan pos anggaran yang besar. Seharusnya, justru OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat salah satunya Satpol PP mendapatkan pos anggaran yang besar sebagai bagian dari percepatan penanganan Covid-19 salah satunya melalui penegakkan dan pengawasan aturan terkait protokol kesehatan di Jawa Barat.

“Sesuai dengan program Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk meningkatkan protokol kesehatan sebagai bagiaan dari percepatan penanganan Covid 19. Maka Satpol PP perlu diberikan anggaran yang cukup untuk menegakan protokol kesehatan,” pinta dia.

Abdy pun berharap program-program yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya terkait dengan penanganan Covid-19 sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Terutama belanja khusus atau program fisik yang akan dianggarkan di APBD Perubahan 2020. Sebaiknya belanja khusus untuk program fisik dialokasikan di APBD 2021.

“Ada hal yang sifatnya mendesak tidak diberikan anggaran yang cukup, dan ada hal yang tidak menjadi kebutuhan primer tapi anggarannya besar ini menjadi perhatian Komisi I,” tegas dia.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat Asep Wahyu Wijaya meminta kebutuhan anggaran disetiap OPD, salah satunya Dinas Sosial sebaiknya direncanakan secara matang, terutama setelah refocusing anggaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk penanganan Covid-19.

“Saya meminta kepada Kepala Dinas Sosial Jawa Barat untuk merencanakan APBD Perubahan ini secara matang. Jangan hanya formalitas saja dan menggugurkan kewajiban. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan terlebih kami kemarin keliling ke UPT dinas terkait untuk mengecek kekurangan kekuranganya,” ujarnya (adv). []

Berita terkait
Pembahasan APBD Perubahan 2020 dan APBD 2021 Jabar
APBD Perubahan 2020 dan APBD 2021 Jabar segara dibahas oleh Pemprov Jabar dan DPRD Jabar setelah rancangannya dipaparkan Gubernur Jabar
0
Pria Botak di Sumut Diancam 15 Tahun Penjara, Ini Kasusnya
Pria botak di Deli Serdang, Sumatera Utara, nodai adik ipar. Penjara 15 tahun menantinya.