Bandung, (Tagar 14/3/2018) -Hoax atau berita bohong harus dilawan, terutama untuk menjaga kondusivitas masyarakat. Oleh karena itu, lalu lintas informasi harus terus disikapi, terutama menjelang pesta demokrasi 27 Juni mendatang.
Hal itu dikemukakan Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat di sela-sela acara coffee morning kamtibmas dalam rangka deklarasi anti-hoax guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif pada pelaksanaan pemilukada serentak di Provinsi Jawa Barat, di Polda Jabar Jl. Sukarno-Hatta Bandung, Selasa (13/3).
Menurut Yayat, perlawanan terhadap hoax harus melibatkan banyak pihak, khususnya tokoh agama, media massa, dan aparat kepolisian. Keterlibatan banyak pihak pula yang diapresiasi Pemimpin Redaksi Harian Tribun Jabar, saat menyampaikan sambutan pada acara itu.
"Dalam kapasitas sebagai pribadi, saya mengapresiasi dukungan para pihak, terutama dari jajaran Polda hingga babinkamtibmas yang sangat cekatan dalam menangani hoax," sebutnya.
Kondisi ini dinilai Yusran sebagai dukungan terhadap jurnalis yang selama ini menyebarkan berita-berita obyektif.
"Jurnalis tidak pernah membuat berita bohong karena terikat kode etik," ujarnya.
Sementara itu, Kapolda Jabar Irjen Pol. Agung Budi Maryoto menegaskan tiga pilar penangkal hoax yakni kepala desa atau lurah, Babinsa, dan Babinkamtibmas.
Ia juga memfasilitasi deklarasi anti-hoax yang dilakukan para pimpinan ormas Islam, FKUB, FUI, DMI, serta para pemimpin redaksi dan kepala biro media nasional yang ada di Jawa Barat.
Sebelumnya, Ketua MUI Jabar, Rahmat Syafe'i mengingatkan bahwa semua agama melarang kebohongan. "Dalam Islam, kebohongan menuntun ke kajahatan dan kejahatan menuntun ke surga. Sebaliknya, kejujuran menuntun ke kebaikan dan kebaikan menuntun ke surga," katanya. (fit)
