Jakarta - Koordinator Provinsi Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN Institute) Jawa Timur, Holik Ferdiansyah mengatakan kasus pengadaan seragam PNS Kabupaten Sidoarjo senilai Rp11 miliar yang diduga terjadi penyelewengan sejak 2020 hingga detik ini belum ada perkembangan meski kasusnya sudah ditangani Polres Sidoarjo.
"Mumpung KPK lagi di Jawa Timur, tolong ambil alih kasus pengadaan seragam PNS di lingkungan Pemkab Sidoarjo senilai Rp11 M yang diduga diselewengkan. Hanya KPK yang bisa menuntaskan kasus ini setelah sebelumnya mandek di Polres," kata Holik dalam keterangan persnya, Selasa, 31 Agustus 2021.
Tentu kami akan turun ke jalan mendukung KPK menyelidiki dan mencari bukti dugaan penyelewengan di lingkungan Kabupaten Sidoarjo.
Menurutnya, indikasi adanya dugaan praktik gratifikasi juga terjadi dalam pemilihan Direksi PDAM Sidoarjo yang melibatkan Bupati Ahmad Muhdlor Ali.
"KPK wajib periksa rekening dan harta kekayaan Bupati Sidoarjo. Saya tidak menuduh, tapi ini demi transparansi dalam mengemban amanah jabatan publik. Kami ingin Sidoarjo yang bersih dan bebas dari praktik KKN," ujarnya.
Guna mengawal jalannya pembangunan, beber Holik, pihaknya dalam waktu dekat bakal berunjuk rasa mendukung KPK mampir ke Sidoarjo guna menyisir dugaan pelanggaran yang dilakukan pejabat publik.
"Tentu kami akan turun ke jalan mendukung KPK menyelidiki dan mencari bukti dugaan penyelewengan di lingkungan Kabupaten Sidoarjo," pungkasnya.[]
Baca Juga:
- Vonis Bupati Sidoarjo Nonaktif Lebih Ringan Tuntutan JPU KPK
- Pajero Terguling di Tol Sidoarjo, Pengemudi Meninggal Dunia
- Viral Video Diduga Pesilat Rusuh di Bungurasih Sidoarjo
- Buron 7 Tahun Pembunuhan di Sleman, Ditembak di Sidoarjo