UNTUK INDONESIA
Komite Covid dan Ekonomi, Ganjar: Gas Rem Pak Jokowi
Gubernur Ganjar Pranowo menilai kebijakan baru memadukan penanganan Covid-19 dan ekonomi merupakan implementasi gas dan rem Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat bertemu di Semarang belum lama ini. Ganjar menilai kebijakan pembubaran Gugus Tugas Covid sekaligus pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan implementasi gas dan rem Presiden Jokowi. (Foto: Humas Pemprov Jateng)

Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merespons positif keputusan Presiden Jokowi yang membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Langkah Jokowi dinilai sebagai upaya perbaikan kualitas penanganan pandemi corona.  

Kalau istilah Pak Presiden gas dan rem, itulah yang akan melakukan secara komprehensif.

Ganjar menyatakan Provinsi Jawa Tengah siap mendukung dan menunggu petunjuk teknis selanjutnya atas kebijakan pusat tersebut. Apalagi pembubaran Gugus Tugas Covid diiringi dengan munculnya kebijakan lain, yakni pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. 

"Dugaan saya akan ada model lain yang sifatnya perbaikan kualitas untuk penanganan Covid-19. Jawa tengah akan segera menyesuaikan. Ini kami menunggu teknisnya," kata dia, Selasa, 21 Juli 2020. 

Ganjar mengatakan pembentukan komite yang membawahi sektor kesehatan dan perekonomian itu merupakan implementasi keseimbangan penanganan Covid-19 yang oleh Presiden Jokowi sebagai gas dan rem.

"Sehingga ketika itu kita lakukan akan bisa mengendalikan situasinya. Kalau istilah Pak Presiden gas dan rem, itulah yang akan melakukan secara komprehensif," ujar dia.

Baca juga: 

Untuk melengkapi kebijakan tersebut, Gubernur berambut putih itu mengusulkan agar ditambah dengan satu sektor, yakni penanganan aspek sosial.

"Jadi pekerjaannya diperlebar tak hanya tangani masalah kesehatan tapi juga ekonomi. Kalau perlu ditambah sosialnya. Tiga sektor itu diselesaikan bareng-bareng. Kesehatannya iya, ekonomi dan sosialnya juga iya," ucapnya.  

Bukan tanpa alasan Ganjar memberi usulan tersebut. Karena Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejatinya juga telah menerapkan penggabungan penanganan tiga sektor. Yakni melalui pembentukan koordinator wilayah di enam eks keresidenan untuk tangani masalah kesehatan, ekonomi dan aspek sosial. 

"Kalau di Jawa Tengah saya bagi dalam korwil. Semua Koordinatornya tidak hanya mengurus kesehatan saja tapi juga ekonomi dan sosial. Maka itu semua bagian yang saya bayangkan," ujar dia. 

Diketahui, Presiden Jokowi secara resmi membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Senin, 20 Juli 2020. Sebagai gantinya, Jokowi membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. 

Kebijakan itu tertuang di Perpres Nomor 82 Tahun 2020. Sebagai koordinatornya, ditunjuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. []

Berita terkait
Risma Siapkan Tim Baru Gantikan Gugus Tugas Covid-19
Presiden Jokowi telah membubarkan Gugus Tugas Covid-19 daerah dan mengganti dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Daftar Lengkap 18 Lembaga Dibubarkan Jokowi
Presiden Joko Widodo alias Jokowi resmi membubarkan 18 tim kerja, badan, dan komite pada Senin 20 Juli 2020.
Alasan Jokowi Keluarkan Kebijakan Covid-19 dan PEN
Sekretaris Kabinet (Setkab) Pramono Anung mengungkapkan alasan Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan PEN dan Covid-19, yang dipimpin Menteri BUMN.
0
Satgas Akui Banyak Kendala Melakukan Pemeriksaan Covid-19
Satgas Covid-19 mengaku bahwasanya masih banyak kendala-kendala di lapangan yang mempengaruhi kapasitas laboratorium untuk pemeriksaan Covid-19.