Pematangsiantar - Anggota Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menilai yang terjadi di rumah dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Irsan Noor tidak perlu diperpanjang. Pasalnya, Irsan sudah meminta maaf atas membludaknya massa saat pembagian sembako.
Hetifah mengatakan, persoalan itu agar menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Lantas, dia mengusulkan jika ingin melakukan pembagian sembako agar dilakukan dengan pendataan yang akurat, supaya massa tidak membludak.
"Nah, mungkin ada miskomunikasi dan sudah ditindaklanjuti. Yang penting ini sebagai pembelajaran saja agar tidak terulang kembali. Kalau saya, yang penting itu adalah pendataan. Data-data itu harus diperbaharui, karena banyak orang yang tadinya enggak miskin jadi miskin. Jadi harus ada pembaruan data dan data itu harus akurat dan cepat didata," katanya kepada Tagar, Jumat, 24 April 2020.
Kalau pemerintah memang wajib memikirkan nasib semua warganya.
Baca juga: KPN Berbagi Paket Sembako di Sunter Agung Jakarta
Dia mengatakan usai dilakukan pendataan yang akurat dan pembaruan data-data warga di wilayah yang terdampak Covid-19, jalan selanjutnya adalah bagaimana cara pendistribusian yang baik tanpa harus mengumpulkan massa.
"Kalau data sudah ada, tinggal kita lakukan metode pendistribusiannya. Kan sebenarnya kita punya channel ke bawah, seperti Camat, Lurah, RT, RW dan petugas keamanan serta yang lainnya. Kalau kita sudah tahu by name, by addres-nya, misalnya di RT ada beberapa keluarga, nah tinggal di-drop di rumah RT kemudian didistribusikan," ujarnya.
Dia menjelaskan, hal itu tidak akan sulit jika komunikasi dan informasi yang diberikan kepada masyarakat jelas, serta isi dari sembako juga dapat diberitahukan dalam bentuk kupon.
"Jadi kalau seperti saya, ada ibu-ibu PKK, nah mereka yang mengantarkan ke rumah warga. Sebenarnya itu enggak begitu sulit. Bila perlu di dalam paket itu dituliskan isinya apa saja, karena saya juga melihat di beberapa tempat, yang diterima warga tidak sama dengan paket yang dari asalnya," ucap dia.
Pemberitahuan isi dalam paket sembako dengan bentuk kupon, kata dia, amat dibutuhkan agar tidak ada terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat yang menerima bantuan.
"Jadi supaya warga tahu, ada satu kupon yang isinya pemberitahuan. Misalnya isinya beras berapa kilo dan seterusnya itu disebutkan secara detail. Jangan sampai warga salah paham, seolah-olah ada yang di-korupsi atau sebaliknya jangan-jangan ada hak warga yang diambil," katanya.
Baca juga: Minta Sembako ke Perusahaan, Dewan di Medan Diadukan
Setelah sistem seperti itu sudah dilakukan, maka otomastis masyarakat juga dapat menunggu paket sembako yang akan mereka terima di rumah masing-masing, tanpa harus berpikir untuk ke luar rumah.
"Jadi semuanya harus akuntabel, data-data transparan, dan masyarakat juga saya pikir harusnya sadar bahwa sudah saatnya mereka itu tinggal di rumah dan percayakan arsipnya kepada RT," ucapnya.
Hetifah melanjutkan, dalam situasi pandemi corona ini, RT juga harus bersikap transparan tentang sembako yang ingin dibagikan kepada masyarakat, serta informasi yang disampaikan pun mesti jelas adanya.
"Jika ada pertanyaan langsung ditanyakan ke RT-nya dan RT juga harus transparan. Jangan hanya mementingkan keluarganya saja, tapi betul-betul, karena saat ini diperlukan solidaritas dan harus saling membantu. Kalau ada orang yang terbukti menyalahgunakan wewenangnya, harus ditindak," ujarnya.
Dalam situasi seperti ini, dia berharap agar seluruh masyarakat dapat saling tolong-menolong, meskipun sesungguhnya pemerintah sudah memberikan bantuan melalui bantuan sosial.
"Jadi saya pikir niat baiknya kita harus saling membantu sesama. Tapi pemerintah tugasnya memang membantu semuanya. Kalau kita masyarakat, bukan berarti mengandalkan pemerintah, kita pun harus membantu sesama, sesuai dengan perannya masing-masing. Kalau pemerintah memang wajib memikirkan nasib semua warganya," kata dia.
Politisi Partai Golkar ini menegaskan, persoalan seperti ini agar menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan masyarakat agar tidak terulang kembali di kemudian hari.
"Bukan hanya di gubernur, di mana saja nanti bisa terjadi itu jika salah informasi. Nah ini menjadi pembelajaran dan sudah diklarifikasi problemnya apa. Kita berharap jangan terjadi lagi lah," ucap Hetifah. []
