Jakarta - Anggota Komisi I DPR Sukamta berharap pemerintah tidak terburu-buru dalam mengadopsi jaringan 5G. Menurutnya, dengan kondisi pandemi Covid-19, Indonesia hanya akan menjadi market, kendati 5G mempunyai potensi sangat besar.
Sukamta menyarankan pemerintah untuk mempersiapkan infrastruktur dan ekosistem 5G terlebih dahulu, apalagi penetrasi internet belum merata hingga ke seluruh pelosok Indonesia.
Banyak pengembang anak-anak dalam negeri yang tidak mampu (secara) kemampuan finansial, namun mempunyai kemampuan dan punya power untuk mempengaruhi adalah pemerintah
"Pasar 5G memang besar, tetapi dari data-data yang saya kumpulkan 80 persen kita diambil luar negeri. Jadi, kita hanya akan konsumen lagi," kata Sukamta dalam Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 1 Februari 2021.
Selain itu, dia juga mempertanyakan peta jalan (roadmap) digital sebagai acuan dalam pengembangan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis digital.
Dia menegaskan, peta jalan digital diperlukan agar ke depannya Indonesia memiliki kemandirian digital dan tidak menjadi pasar bagi negara asing.
"Kita apresiasi adanya roadmap digital kita, dan kita berharap segera selesai. Namun saya belum mendapatkan gambaran yang tadi dipaparkan itu soal kedaulatan digital kita, Pak Menteri," tuturnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, masifnya transformasi digital membuat setiap negara harus bergerak cepat untuk berbenah serta mempersiapkan kemandirian digital.
Hal ini mengingat hampir seluruh pengembang aplikasi digital yang digunakan masyarakat merupakan produk buatan luar negeri.
Lebih lanjut, Sukamta mendorong pemerintah segera membuat peta jalan digital nasional. Selain itu, dia juga meminta agar melibatkan pengembang-pengembang aplikasi dalam negeri, sehingga ke depan Indonesia bisa mandiri dan tidak bergantung kepada negara lain.
"Saya berharap sekarang dengan adanya WhatsApp, dimana membuat suatu peraturan yang baru dan meresahkan masyarakat umum. Ini jadi momentum, ketika masyarakat sudah resah dengan teknologi yang akan digunakan, kenapa tidak didorong produk dalam negeri? Seperti apa yang dilakukan Presiden Turki yang meminta warganya beralih ke aplikasi milik perusahaan komunikasi Turki," kata dia.
- Baca juga: Kominfo Siapkan Penyebaran Jaringan 5G di Indonesia pada 2021
- Baca juga: DPR Beberkan 7 Negara Untung Besar Jika Indonesia Terapkan 5G
"Banyak pengembang anak-anak dalam negeri yang tidak mampu (secara) kemampuan finansial, namun mempunyai kemampuan dan punya power untuk mempengaruhi adalah pemerintah. Ini kedaulatan digital tidak kalah dengan kedaulatan batas teritorial darat dan laut," ucap Sukamta menambahkan.[]
