Jakarta - Prabowo Subianto membubarkan secara resmi Koalisi Adil Makmur yang mendukungnya dalam pemilihan presiden 2019 pada Jumat, 28 Juni 2019 di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pembubaran tersebut menyisakan pertanyaan bagaimana nasib parta-partai yang bergabung dalam koalisi itu?
Koalisi Adil Makmur adalah beberapa partai politik pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (kubu 02). Sedangkan keputusan pembubaran koalisi itu diambil setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kubu 02 pada Kamis, 27 Juni 2019.
"Tugas Koalisi Adil Makmur dianggap selesai. Oleh karena itu, sejak hari ini beliau menyampaikan terima kasih dan Koalisi Adil Makmur selesai. Begitu juga, dengan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi selesai," ucap Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sesaat setelah pembubaran koalisi tersebut.
Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno (kedua dari kiri) rapat bersama Prabowo Subianto dan para Sekjen koalisi Indonesia Adil Makmur, Jumat malam 19 April 2019. (Foto: Instagram/Eddy Soeparno)
Meski bubar, menurut Muzani sudah ada kesepakatan diantara partai politik untuk tetap menjalin komunikasi. Namun, sifatnya bersifat informal.
"Disepakatilah harus memelihara komunikasi dalam sebuah forum, meski itu informal yakni coffee morning atau kaukus yang akan terus menjadi forum komunikasi bagi partai yang pernah mengusung pasangan calon Prabowo-Sandi," ujarnya.
Secara Psikologi Bubar
Pengamat Politik dari Universitas Al-Alzhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin mengungkapkan Koalisi Adil Makmur kini sudah benar-benar bubar. Karena secara psikologi, partai politik dalam koalisi yang kalah pasti akan meminta untuk dibubarkan.
"Selain Pilpres telah beres, juga agar partai-partai koalisi yang kalah bisa bermanuver untuk merapat dan berkoalisi dengan yang menang karena kepentingan di koalisinya sudah beres. Sudah tidak ada," kata Ujang kepada Tagar, Sabtu, 29 Juni 2019.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin di Diskusi Publik Indonesia Political Review (IPR) "Debat Perdana, Siapa yang Unggul?" di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (16/1). (Foto: Tagar/ Nuranisa Hamdan Ningsih)
Jika koalisi bubar, apakah otomatis hubungan antar partai politik yang sebelumnya terjalin turut bubar? Belum dapat dipastikan. Hanya saja, menurut Ujang, politik itu soal kepentingan.
Jadi, ketika kepentingannya sama, mereka akan bersatu, tapi sebaliknya, jika kepentingannya sudah berbeda mereka akan bubar.
"Nah, hubungan kedekatan itu bergantung pada kepentingan. Apakah sama atau tidak. Jika sama, mereka akan bersekutu. Jika tidak, mereka akan berlawanan," ucapnya.
Bagaimana Nasib Partai Politik Koalisi?
Karena sudah resmi dibubarkan, kini kepentingannya berubah. Kemungkinan partai politik eks koalisi Prabowo-Sandi akan merapat ke pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat.
"Sepertinya, PAN dan Demokrat akan merapat ke pemerintah. Namun, itu tergantung deal antara PAN, Demokrat dengan kubu 01," kata dia.
Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjabat tangan saat mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat itu mengangkat tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional. (Foto: Antara/Hafidz Mubarak)
Sebenarnya kesepakatan yang sama juga berlaku bagi partai Partai Gerindra, apakah nantinya masuk pemerintahan atau tidak. Bedanya, kesepakatan bukan antara partai politik dengan koalisi pengusung, tapi antara Ketua Umum Partai Gerindra dengan Jokowi.
"Gerindra sedang memikirkan untung dan rugi, jika bergabung dengan koalisi pemerintah. Itu tergantung kesepakatan antara Prabowo dan Jokowi. Jika deal antara Prabowo dan Jokowi, Gerindra akan masuk pemerintahan. Jika tidak deal, Gerindra akan beroposisi bersama PKS," ujarnya.
Sedangkan, satu-satunya partai politik yang dipastikan tidak merapat ke pemerintahan adalah PKS. Menurutnya, PKS akan tetap dijalur sebelumnya, yakni oposisi pemerintahan.
"Hanya PKS yang sudah siap menjadi oposisi," ucap Direktur Eksekutif Indonesia Political Review tersebut.
Cari Selamat
Sama halnya dengan Ujang, Pengamat Politik Maksimus Ramses Lalongke menilai setelah pembubaran, masing-masing partai politik akan cari jalan keselamatannya. Mereka tidak akan terus bersama.
"Pasti akan mencari jalan keuntungannya masing-masing. Apalagi sejumlah parpol koalisi itu sudah ada yang terang-terangan mendukung pemerintahan Jokowi. Itu artinya, mereka sedang cari jalan baru dan meninggalkan koalisi," ujarnya. []
Baca juga:
