KNPI DKI Jakarta Tekankan Ini ke Menteri KP Sakti Trenggono

Pengurus KNPI Provinsi DKI Jakarta mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono terkait program gerakan makan ikan.
Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi DKI Jakarta. (Foto: Dok KNPI Jakarta)

Jakarta - Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi DKI Jakarta mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono terkait program gerakan makan ikan.

Program ini dinilai menjadi bentuk kampanye yang terstruktur secara massif dalam menyadarkan masyarakat dalam mengkonsumsi ikan.

Saya mendorong menteri yang baru untuk membuat gebrakan nyata yang berpihak pada hajat hidup nelayan dan strategi pemasaran yang tepat sasaran sehingga memutus mata rantai tengkulak

Berbeda dengan Bendahara KNPI Provinsi DKI Jakarta, Aldi Prastianto mengatakan program itu cenderung mengalami kegagalan jika diberlakukan.

Yang terpenting dari itu, kata dia, bagaimana meningkatkan kualitas ikan atau produk olahan ikan. Menurutnya, persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bagi Sakti Trenggono.

"Bayangkan dimana Republik Indonesia yang terkenal dengan Negara Kelautan, penduduknya lebih banyak mengkonsumsi daging sapi, kambing dan ayam. Karena data menunjukkan bahwa kebutuhan ikan perkapita di Indonesia masih tergolong kecil yaitu 54,49 kg/tahun dimana jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain nya seperti Malaysia 70 kg/tahun dan Singapura 80kg/tahun Indonesia masih tergolong rendah," kata Aldi, Minggu, 27 Desember 2020.

Pengusaha muda berpandangan, dalam hal ini seharusnya pemerintah membuat badan atau lembaga tinggi yang memiliki concern mengatasi masalah gemar ikan tersebut.

"Pemerintah harus membuat badan khusus untuk menarik masyarakat untuk makan ikan karena untuk meningkatkan potensi ekonomi dari sumber daya alam lautan yang dapat menghidupkan perekonomian agar dapat menyelamatkan Indonesia dari resesi," ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Bidang Advokasi Kebijakan Publik KNPI DKI Jakarta, Teofilus meminta Menteri KP dapat menjalankan visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia menjadi nyata.

"Saya mendorong menteri yang baru untuk membuat gebrakan nyata yang berpihak pada hajat hidup nelayan dan strategi pemasaran yang tepat sasaran sehingga memutus mata rantai tengkulak," tuturnya.

Dia menambahkan, persoalan lain yang harus dibenahi Sakti Trenggono adalah infrastruktur perikanan.

"Presiden pernah mengatakan bahwa infrastruktur adalah kunci , sama halnya di dalam sektor kelautan dan perikanan jika tidak segera dibenahi ketersediaan , keberlangsungan , dan kualitas sumber daya alam laut akan tergerus di pasar domestik," ucap Teofilus.[]

Berita terkait
Musda KNPI Sulawesi Barat Dinilai Janggal oleh OKP
Organisasi Kepemudaan Cipayung plus Sulawesi Barat pertanyakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI. Ini alasannya.
Kesepakatan KNPI dan BNN Jawa Barat Berantas Narkoba
KNPI Jabar dan BNN Jabar sepakat melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
Sakti Wahyu Trenggono Lepas Jabatan Komisaris PT Agrinas
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menegaskan tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Agro Industri Nasional.