UNTUK INDONESIA
KKP Jelaskan Pentingnya Sistem Ketelusuran Kapal
Gellwynn Jusuf menjelaskan pentingnya traceability (ketelusuran) kapal penangkapan ikan di perairan Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, saat kunker di Desa Gebang Mekar, Kabupaten Cirebon, 7 Juli 2020. (Foto: Tagar/Charles).

Jakarta - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Gellwynn Jusuf menjelaskan pentingnya traceability (ketelusuran) kapal penangkapan ikan di perairan Indonesia. Menurut dia, KKP telah memiliki sistem pemantaun mulai dari pendaftaran kapal hingga beroperasinya kapal tersebut.

"Untuk traceability (ketelusuran) kapal pengkap ikan, kita menempatkan berupa pendeteksi global position system (GPS) di setiap kapal. Sehingga kita akan mengetahui setiap aktivitas kapal, jenis kapal dan posisi kapal. Itu benar-benar terpantau. Tidak bisa main-main," ujar Gellwyyn di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, Kamis, 10 September 2020.

Pada prinsipnya kita sudah melakukan pengawasan perikanan Indonesia, hingga pada ekspornya.

Baca juga: KKP Klaim Alihkan Banyak Anggaran Bantu Masyarakat

Sementara, kata Gellwyyn, ihwal masuknya kapal lain ke perairan Indonesia, merupakan domain aparat berwenang seperti Angkatan Laut (AL), Bakamla, maupun Polair.

"Pada prinsipnya kita sudah melakukan pengawasan perikanan Indonesia, hingga pada ekspornya," ucapnya.

Dia mengatakan, sistem ketelurusan eskpor ikan diseluruh dunia juga telah diterapkan. Menurut Gellwyyn, semua jenis ikan yang diekspor mempunyai data-data mulai dari jenis ikan, waktu penangkapan, asal daerah penangkapannya, dan lainnya.

Hal demikian kata Gellwyyn akan mengurangi peluang ilegal fishing. Bahkan, ikan yang telah ditantkap tidak dapat dieskpor tanpa adanya data-data tersebut. Selanjutnya, terkait pelaporan hasil tangkapan ikan, ia meminta awareness (kesadaran) harus dibangun baik di masyarakat (nelayan) dan maupun para pengusaha ikan.

"Kita harus terus membangun kepercayaan, sehingga bisa diminimalisir adanya kemungkinan manipulasi pelaporan hasil tangkap ikan. Sebagaimana dalam RPP (Rencana Pengelolaan Perikanan) yang menyebutkan bahwa kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku usaha harus terus dibangun," kata dia.

Baca juga: KKP: Sinkronisasi Data Penangkapan Ikan Jaga SDA

Dalam kebijakan ekspor, kata Gellwyyn, tidak boleh hanya melihat sisi keuntungan saja, tetapi juga harus melihat kehidupan para nelayan. Terlebih di masa-masa pandemi saat ini.

"Para nelayan harus menghidupi keluarganya. Sehingga regulasi-regulasi harus dijalankan dengan baik, dan harus memberikan kesempatan bagi para nelayan. Supaya pergerakan ekonomi tetap berjalan, sebagaimana dalam masa pandemi ini. Jangan sampai merugikan masyarakat," tutur Gellwyyn. []

Berita terkait
Bantuan Budidaya Kecil, Ini Saran Menteri KKP
Menteri KKP menyarankan agar Pemda memanfaatkan APBN yang disiapkan melalui KUR untuk dipakai warga.
Dongkrak Ekspor, KKP Permudah Izin Sektor Kelautan
Kementerian Kelautan dan Perikanan mempermudah izin di sektor kelautan. Ini tujuannya.
4 Strategi KKP Dorong UMKM Kelautan Masuk E-Commerce
Pemerintah terus mengupayakan pemasaran produk perikanan lewat digital, khususnya pada sektor UMKM
0
Sindir Politik Dinasti, PKS: Ini Bukan Perusahaan Keluarga
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Mulyanto mengaku prihatin dengan sikap abai Pemerintahan Presiden Jokowi atas perkembangan politik dinasti saat ini.