Banjarmasin, (Tagar 19/1/2018) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melontarkan penolakan terhadap kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang melakukan impor 500 ribu ton beras. Kebijakan ini dinilai kurang tepat mengingat Kalsel sedang surplus beras ditambah banyak daerah termasuk Kalsel yang akan panen raya Februari mendatang.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel, Faturrahman saat ditemui Tagar, mengungkapkan, dikhawatirkan kebijakan impor beras ini mengancam perekonomian petani.
“Takutnya saat beras impor masuk akan berdampak pada harga jual beras. Otomatis, harga ini akan mengganggu petani, karena hasil petani kita akan kalah bersaing dengan beras dari luar,” tutur Fatur, Jumat (19/1).
Fatur menambahkan produksi tanaman pangan dan hortikultura Kalsel, dalam dua tahun terakhir meningkat tajam. “Terjadi peningkatan produksi padi sebesar 275.010 ton gabah kering giling (GKG) atau naik 12,85% dari total produksi 2.140.276 ton GKG pada 2015 menjadi 2.415.286 ton GKG pada 2017,” sebutnya.
Peningkatan produksi padi ini didukung dengan meningkatnya luas tanam seluas 73.649 hektar (14,48%) dari 508.457 hektar tahun 2015 menjadi 582.106 hektar pada 2017. Lumbung padi Kalsel, berada di Kabupaten Tapin dengan produksi 339.504 ton dengan kontribusi sebesar 14,67 persen. Kemudian di Barito Kuala sebanyak 334,345 atau 14,45 persen dan Hulu Sungai Tengah sebanyak 286,617 atau 12,39 persen.
Sementara itu Badan Usaha Logistik Kalsel mencatat, stok kebutuhan pokok pangan beras di wilayah ini mencapai 11.900 ton dan dinyatakan aman hingga enam bulan ke depan. Produksi padi Kalsel sepanjang 2017 mencapai 2,4 juta ton GKG.
“Stok pangan Kalsel aman dan harga di pasaran untuk beras masih stabil tidak melampui harga eceran tertinggi,” ucap Kabulog Divre Kalsel, Dedi Supriadi. (adm)
