Malang - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyebutkan pembangunan cable car atau kereta gantung di kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS) optimis dan siap dibangun. Selain sudah ada investor, dia mengaku sudah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak yang bersangkutan.
Diantaranya yaitu tokoh adat Suku Tengger, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan tiga daerah penyangganya yaitu Lumajang, Pasuruan dan Probolinggo. Sehingga, dia pun optimis proses rencana pembangunan kereta gantung akan tetap berjalan.
"Investornya sudah ada. Saya juga sudah ketemu dengan tokoh adat dan Ketua PHRI di Bromo. Kemungkinan mereka akan menjadikan itu sebagai satu penguatan wisata Bromo Tengger Semeru ini," kata Khofifah, Rabu 19 Februari 2020.
Dari hasil pertemuan itu, dia menyampaikan ada beberapa usulan yang ditawarkan setelah melakukan koordinasi. Disebutkannya yaitu kereta gantung akan dimulai dari wilayah B29 ke B30 dan baru kemudian ke Seruni Point Bromo.
Meski begitu, dijelaskannya bahwa untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) masih menunggu koordinasi dengan pusat. Kementrian Pariwisata sebagai koordinatornya dan Kementerian Bappenas yang merancang roadmap kereta gantungnya.
Investornya sudah ada. Saya juga sudah ketemu dengan tokoh adat dan Ketua PHRI di Bromo.
"Pengembangan BTS itu kan di Kementerian Pariwisata. Tetapi yang sekarang sedang menyiapkan roadmap adalah kementerian Bappenas saya sudah ketemu kedua-duanya," ungkap mantan Menteri Sosial itu.
Sedangkan terkait adanya ponalakan pembanguna kereta gantung dari beberapa pihak. Dia mengatakan bahwa setiap prosesnya sudah dikomunikasikan dengan secara baik-baik kepada semua elemen terkait.
"Dari Kementerian Pariwisata oleh Bappenas kemudian mengkomunikasikan dengan Ketua PHRI dan dengan tokoh adat di Bromo. Dan mereka merekomendasikan B29 dan B30 itu tadi," tegas Khofifah.
Seperti diketahui, pembangunan kereta gantung ini sebelumnya mendapat penolakan. Salah satunya dari Perkumpulan Penyedia Layanan Jasa Akomodasi Dan Transportasi Wisata (PATRA) Probolinggo.
Bahkan, mereka sudah mengirimkan surat terbuka kepada Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa untuk penolakannya pada awal Februari 2020 kemarin.
"Jadi apa yang sebetulnya sudah diinisiasi ini sudah dikoordinasikan juga dengan daerah penyangganya. Kan ada Lumajang, Pasuruan dan Probolinggo," jelasnya. []