UNTUK INDONESIA
Ketum GMKI: Edhy Prabowo Tak Berpihak pada Nelayan
Ketum GMKI Corneles Galajinjinay menyebut Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tak peduli dengan nasib nelayan kecil. Kenapa?
Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Corneles Galajinjinay menyebut Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo tak berpihak dengan kemiskinan nelayan. (Foto: Tagar/Dody Irwansyah)

Sibolga - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo disebut tidak berpihak kepada kemiskinan masyarakat di daerah-daerah terpencil di pesisir pantai. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum (Ketum) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (HMKI), Corneles Galajinjinay. 

Ada masalah krusial di daerah-daerah, khususnya di Sibolga, yang sampai hari tidak ada solusi.

Corneles kesal dengan Menteri Edhy yang tidak hadir di acara seminar nasional GMKI di Kota Sibolga. Ketidakdatangan Edhy merupakan bentuk ketidakpeduliannya akan nasib nelayan kecil. 

"Nanti kami berikan kritik, bahwa beliau ternyata tidak berpihak kepada kemiskinan masyarakat pesisir, tidak berpihak terhadap nelayan di daerah-daerah terpencil. Akan kami sampaikan ke menteri," katanya kepada Tagar, Sabtu, 1 Februari 2020.

Menurut Corneles, saat ini sejumlah daerah tengah menghadapi persoalan yang genting di bidang kelautan dan perikanan. Terlebih di Kota Sibolga, persoalan nelayan tradisional dan nelayan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan belum menemukan titik temu.

"Ada masalah krusial di daerah-daerah, khususnya di Sibolga, yang sampai hari tidak ada solusi," jelas dia.

Dalam kesempatan itu, Corneles juga mengutuk keras kegiatan illegal fishing mengunakan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan, yang hingga kini belum tertangani secara serius.

"Kami tegaskan, bahwa kami kutuk keras cara-cara yang merusak terumbu karang, termasuk pukat harimau dan macam-macamnya," ujarnya. 

Corneles pun meminta agar di kepemimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan sekarang dapat mempertahankan yang baik dari kepemimpinan sebelumnya.

"Yang baik tentu akan dilanjutkan, kapal-kapal ilegal sudah di basmi, dan itu perlu dilanjutkan. Di sisi lain, kalau sudah berganti, yang sekarang lah yang harus kami tuntut," imbuh dia. []

Baca juga: 

Berita terkait
Menteri KKP Diminta Benahi Izin Kapal Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo harus menyelesaikan berbagai peraturan terkait perizinan kapal perikanan.
KKP Bantah Edhy Prabowo Batalkan Ekspor Lobster
Stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan Tb Ardi Januar membantah pernyataan bahwa Menteri KKP Edhy Prabowo membatalkan ekspor benih lobster.
29 Aturan Menteri KKP akan Dievaluasi, Termasuk Cantrang
Akan ada 29 peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan dievaluasi, termasuk regulasi soal larangan cantrang.
0
Bawa Pemudik, Armada ALS Tertahan di Pelabuhan Merak
PT Antar Lintas Sumatera (ALS) Tangerang yang masih mengoperasikan armada dan membawa penumpang pada 29 April 2020 terpaksa harus dihentikan.