Ketua KPU Ungkap Aturan Kampanye Pilkada 2020

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pilkada di masa pandemi regulasi tak berubah. Hanya ada peraturanyang disesuaikan dengan kondisi saat ini.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Arief Budiman. (Foto: Dok BNPB)

Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Arief Budiman mengatakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di tengah pandemi Covid-19 regulasi pelaksanaan tidak ada yang berubah. Namun terdapat tambahan peraturan KPU yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.

“Regulasinya tidak ada yang berubah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 masih dipakai, peraturan KPU juga masih dipakai, yang kami lakukan sekarang adalah menambahkan peraturan KPU baru sesuai dengan situasi pandemi dan mengutamakan protokol kesehatan,” kata Arief pada dialog di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Jakarta pada Senin, 6 Juli 2020.

Pada teknis pelaksanaan pemilu, KPU mengutamakan protokol kesehatan bagi penyelenggara serta pemilih. Bagi penyelenggara, KPU memfasilitasi desinfektan, masker (kain dan medis), hand sanitizer, sabun cuci tangan, sarung tangan, pengukur suhu tubuh, pelindung wajah dan pembatas bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta KPU juga mengadakan rapid test terlebih dahulu untuk memastikan kondisi kesehatan penyelenggara.

Baca juga: Ketua KPU Arief Budiman Menantikan Anggaran Pilkada

Tempat pemungutan suara (TPS) juga akan menerapkan physical distancing dengan pengaturan kursi yang berjarak 1-2 meter bagi para pemilih. Para pemilih diwajibkan menggunakan masker dan mengikuti instruksi petugas di TPS untuk mengikuti pemilu sesuai dengan protokol kesehatan.

Maka hari ini kami tidak hanya membuat sejarah secara teknis pelaksanaannya, tetapi juga regulasinya

Peraturan pelaksanaan kampanye juga telah disesuaikan dengan protokol kesehatan, antara lain tidak diperbolehkan melakukan kampanye yang berpotensi membuat kerumunan, mengutamakan pelaksanaan kampanye menggunakan media daring sehingga tidak terjadi kontak fisik dan kerumunan, jika melakukan pertemuan tidak boleh melebihi 40 persen dari kapasitas ruangan, jaga jarak serta menggunakan masker dan face shield.

Terakhir untuk pemungutan dan perhitungan suara, Arief menjelaskan bahwa pemungutan suara dilakukan secara manual dan saat perekapannya menggunakan teknologi informasi.

“Kami tidak menghilangkan kultur pemungutan suara, itu (pemungutan suara) tetap dilaksanakan manual. Begitu pemungutan suara dihitung dan semua orang menyaksikan di TPS, hal ini yang menjadi ciri khas Indonesia dalam melakukan pemilihan untuk hak pilihnya. Nah, pada proses perekapan, baru menggunakan teknologi informasi,” tuturnya.

Pertaruhan Besar

Arief mengatakan Pilkada 2020 menjadi sangat penting karena menjadi pemilu yang pertama kali diselenggarakan di tengah situasi pandemi.

“Ini sejarah pertama ya. Tahun 2020 menjadi pilkada pertama diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19,” ujar Arief.

Arief mengungkapkan, pilkada yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mendatang akan menjadi dasar dan pijakan bagi generasi mendatang jika dihadapkan dengan berbagai situasi, salah satunya seperti situasi pandemi Covid-19 ini.

Baca juga: Perludem Nilai Pemerintah Belum Siap Pilkada 2020

“Kebetulan sekarang virusnya corona. Suatu saat bisa saja ada virus yang lain. Maka hari ini kami tidak hanya membuat sejarah secara teknis pelaksanaannya, tetapi juga regulasinya, kemudian model pelaksanaannya, kulturnya. Ini penting untuk bisa menjadi model di masa yang akan datang,” ungkap Arief.

Pelaksanaan Pilkada 2020 menurut dia akan menjadi pertaruhan besar. Jika pada pelaksanaannya baik, ini dapat menjadi model dan landasan yang baik. “Tapi kalau kami buruk melaksanakannya tahun ini, maka kalau terjadi lagi, kami juga masih meraba-raba lagi,” ujarnya. []

Berita terkait
Sosok Usungan PDIP di Pilkada Banyuwangi
Dukungan PDIP kepada Ipuk dan Sugirah di Pilkada Banyuwangi melengkapi dukungan sebelumnya diberikan NasDem kepada pasangan ini.
Golkar Jamin Tak Pakai NPWP di Pilkada 2020
Golkar menargetkan kemenangan 60 persen di pilkada serentak. Selain itu, dalam penentuan calon tidak memakai istilah NPWP, nomor piro wani piro.
Pilkada, Tito Karnavian Ajak Influencer Gerak Semua
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak kaum milenial berpengaruh (influencer) di media sosial untuk membantu pemerintah terkait Pilkada 2020.
0
Ini Alasan Mengapa Pemekaran Provinsi Papua Harus Dilakukan
Mantan Kapolri ini menyebut pemekaran wilayah sebenarnya bukan hal baru di Indonesia.