UNTUK INDONESIA
Ketua Komisi II DPR Dorong Evaluasi Pemilu Serentak
Ketua Komisi II DPR menilai pelaksanaan Pemilu serentak harus dievaluasi.
Angela Tanoesoedibjo saat mencoblos di pada pemilu 2019. (Foto: Instagram/@angelatanoesoedibjo)

Jakarta - Ketua Komisi II DPR Ahmad Tandjung menilai pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak harus dievaluasi karena dalam pelaksanaannya pada 2019 banyak menimbulkan persoalan.

Saat Pileg dan Pilpres dilakukan serentak, banyak menimbulkan korban meninggal dunia, apalagi kalau semuanya dilakukan sekaligus (Pileg, Pilpres, dan Pilkada).

"Mungkin nanti ada perubahan mendasar terkait kepemiluan kita terutama soal serentak harus dievaluasi," kata dia kepada Antara di Jakarta, Minggu 8 Desember 2019.

Menurut dia, Komisi II DPR sepakat untuk merevisi UU Kepemiluan yaitu UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada.

Pada Pemilu 2019 yang dilakukan secara serentak menghadirkan lima pemilihan secara sekaligus mulai memilih presiden-wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sementara itu pada Pemilu 2024, pemilihan tidak hanya dilakukan untuk Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif saja namun juga Pilkada. "Nanti kita lihat perkembangannya karena target kami selesai pada awal 2021," ujarnya.

Dia menilai masyarakat dan penyelenggara Pemilu akan mengalami kesulitan kalau dalam waktu satu tahun yang sama dilakukan pemilu serentak, yang terdiri dari Pilpres, Pileg, dan Pilkada di ratusan daerah.

Dia tidak menginginkan penyelenggaraan Pemilu 2024 banyak menimbulkan korban meninggal dunia seperti yang terjadi dalam Pemilu 2019 yang pelaksanaannya dilakukan serentak antara Pileg dan Pilpres.

"Saat Pileg dan Pilpres dilakukan serentak, banyak menimbulkan korban meninggal dunia, apalagi kalau semuanya dilakukan sekaligus (Pileg, Pilpres, dan Pilkada)," katanya.

Namun dia menilai untuk desain kepemiluan untuk Pemilu 2024 perlu dikaji secara mendalam karena diperlukan alasan akademik dan empirik yang dikemukakan dan dimasukan dalam salah satu kajiannya.

Menurut dia, saat ini Komisi II DPR membuka diskusi dan wacana yang berkembang dalam mengusulkan desain Pemilu 2024 sehingga diharapkan pembahasannya mendalam.

Ada beberapa usulan yang mengemuka terkait desain Pemilu 2024 seperti Pemilu serentak tingkat nasional untuk memilih presiden-wakil presiden, DPR, dan DPD, sementara untuk Pemilu serentak daerah untuk menentukan kepala daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota.

Usulan pemisahan dengan pendekatan serentak khusus nasional yaitu Pilpres, DPR, DPD, dan serentak daerah yaitu DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan kepala daerah.

Dari sisi institusi yang dipilih, maka Pemilu serentak terbagi dua, yaitu Pemilu Legislatif (DPR, DPRD, DPD) dan Pemilu Eksekutif (paket presiden dan paket kepala daerah).

Berita terkait
PAN Sebut Ada Jualan Surga Neraka saat Pemilu 2019
Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebutkan ada yang menjual surga neraka saat Pemilu 2019.
Jokowi Perlu Evaluasi Pemilu 2019 Sebelum Revisi UU
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin melakukan evaluasi terhadap Pemilu 2019, sebelum memberi lampu hijau revisi UU Pemilu yang diusulkan KPU.
KPU Ungkap Kesulitan Pemilih saat Pemilu 2019
Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan berbagai kesulitan yang dialami para pemilih saat Pemilu 2019.
0
Covid-19 di 17 Negara Eropa Antara 11.000 - 200.000
Penyebaran virus corona baru (Covid-19) di Eropa melanda semua negara bahkan di beberapa negara kasusnya jauh di atas jumlah kasus di China