Bantul - Kegagalan Bawaslu Bantul dalam mengungkap video viral dugaan praktik politik uang oleh salah satu paslon menunjukkan bahwa Bawaslu Bantul tidak bisa menjalankan tugasnya dalam mengawal aturan yang ada dalam pilkada.
Koordinator Forum Pemantau Pemilu Bantul Bebas Politik Uang, Zahrowi, mengatakan sudah sepantasnya jika Ketua Bawaslu tidak bisa bekerja sebagai lembaga penegak aturan pemilu untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bawaslu.
Banyak video tindak kejahatan yang viral, polisi bisa mengungkap pelakunya dan membawanya ke meja hijau. Namun Bawaslu justru tak berdaya ketika ada video yang jelas ada politik uang, ada ajakan memilih paslon namun gagal membuktikannya,
"Apa yang telah diputus oleh Gakkumdu untuk menghentikan proses penyelidikan video viral dugaan money politik menunjukkan Bawaslu tidak bisa menegakkan aturan yang menjadi tugas pokok dari Bawaslu itu sendiri. Nah kalau ndak bisa bekerja akan sangat terhormat mereka mundur saja dari petugas penyelenggara pemilu," kata Koordinator Forum Pemantau Pemilu Bantul Bebas Politik Uang, Zahrowi saat dihubungi, Jumat, 4 Desember 2020.
Zahromi menjelaskan bahwa seharusny Ketua Bawaslu berkaca pada kampanye Pilkada bebas politik uang yang dikampanyekan oleh Bawaslu sendiri.
Menurutnya menjadi pukulan telak bagi Bawaslu ketika menemukan indikasi dugaan tindak pidana pemilu namun dalam proses pengumpulan alat bukti Bawaslu gagal total, sehingga oleh pihak kepolisian dan kejaksaan bukti-bukti yang dibawa Bawaslu dinyatakan tidak memenuhi minimal dua alat bukti.
Ibarat pepatah, Bawaslu menjilat air liurnya sendiri. Kampanye gencar anti politik uang namun tak berdaya ketika menemukan praktik politik uang yang sudah jelas-jelas ada indikasi yang mengarah ke politik uang,
"Banyak video tindak kejahatan yang viral, polisi bisa mengungkap pelakunya dan membawanya ke meja hijau. Namun Bawaslu justru tak berdaya ketika ada video yang jelas ada politik uang, ada ajakan memilih paslon namun gagal membuktikannya," ujarnya.
Kegagalan Bawaslu dalam mengungkap politik uang juga memuat para pegiat anti politik uang di Kabupaten Bantul goyah untuk mengkampanyekan anti politik uang karena pada akhirnya juga tidak bisa diproses hukum.
"Ibarat pepatah, Bawaslu menjilat air liurnya sendiri. Kampanye gencar anti politik uang namun tak berdaya ketika menemukan praktik politik uang yang sudah jelas-jelas ada indikasi yang mengarah ke politik uang," ujarnya.
Zahrowi khawatir jika nantinya paslon yang diduga melakukan politik uang menjadi pemenang dalam pilkada Bantul hasil pilkada dipertanyakan kualitasnya dan masyarakat Bantul tidak akan mendapatkan pemimpin yang bersih, jujur dan bisa membawa kemajuan bagi masyarakat Bantul.
"Bahwa pemimpin yang menang karena politik uang sangat menciderai demokrasi, akan menghasilkan calon pemimpin yang korup. Makanya saya berharap dalam pemungutan suara 9 Desember mendatang masyarakat memilih calon pemimpinnya secara cerdas dan tidak hanya karena uang," ungkapnya.
Sementara itu Dewan Pembina Relawan Panglima yang merupakan relawan pendukung paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Abdul Halim Muslih-Joko Purnomo, Basuki Rahmat mengatakan masyarakat Bantul sudah cerdas dan tidak bisa dibodohi oleh keputusan Bawaslu yang menghentikan penyelidikan dugaan politik uang.
"Video viral dugaan money politik sudah menjadi bukti bagi masyarakat Bantul bahwa politik uang itu nyata adanya. Hanya saja Bawaslu tidak bisa bekerja sesuai dengan tugas pokoknya sebagai lembaga pengawas pemilu atau pilkada," katanya.
Basuki berharap para relawan, pendukung dan simpatisan paslon nomor 1 tetap semangat untuk memenangkan pilkada dan menjaga daerahnya masing-masing agar tidak dibobol dengan politik uang karena sangat mungkin terjadi dan akan semakin nekat melakukan politik uang demi memenangkan pilkada.
"Gusti mboten sare, masyarakat Bantul sudah cerdas mana calon pemimpin yang jujur, tidak melakukan politik uang serta tidak melakukan korupsi," ucapnya. []
Baca juga:
