Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI) Papua Ramses Wally menilai kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu adalah akibat ketidakadilan yang dirasakan masyarakat di sana.
"Hari ini yang terjadi di Papua karena masalah ketidakadilan saja. Makanya, terjadi kerusuhan," ujar Ramses usai menghadiri Seminar Kebangsaan di Hotel Grand Sahid, Jakarta pada Rabu, 2 Oktober 2019.
Menurut dia, ketidakadilan yang dirasakan masyarakat di Papua disebabkan tidak seimbangnya kontribusi yang diberikan negara kepada mereka.
"Kontribusi terbesar di negara ini adalah Papua, dengan hasil yang begitu besar. Tapi dari hasil yang besar itu seberapa banyak yang negara berikan kepada rakyat (di Papua) demi keseimbangan dan keadilan," kata Ramses.
Hal itu diakibatkan karena tidak diterapkannya nilai-nilai Pancasila.
Kata dia, Pancasila sudah menjadi harga mati. Namun melihat kondisi risuh Papua, Ramses berpendapat pemerintah tidak mampu menerapkan nila-nilai dasar negara itu.
"Kalau kita sudah bersepakat Pancasila menjadi dasar, maka seberapa jauh nilai-nilai Pancasila itu harus diterapkan kepada rakyat. Tetapi pemerintah banyak yang tidak menerapkannya, sehingga nilai itu tidak sampai kepada rakyat," tuturnya.
Evaluasi Dana Otonomi Khusus
Ramses menyebut salah satu bentuk ketidakadilan yang dirasakan Masyarakat Papua adalah tidak tersalurnya dana Otonomi Khusus (Otsus) di sana.
"Ketidakadilannya begini, saya mendukung pemerintah yang memberikan dana otsus yang begitu besar kepada Papua. Tapi, dana yang begitu besar itu tidak sampai kepada rakyat," ujarnya.
Dana yang begitu besar itu hanya dinikmati segelintir orang. Kalau sudah dinikmati segelintir orang, ada terdapat indikasi-indikasi korupsi, jangan dibiarkan.
Ramses menyebut dana Otsus Papua, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dikucurkan pemerintah tidak bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.
Hal tersebut memicu rasa ketidakadilan di tengah masyarakat Papua.
"Dana yang begitu besar itu hanya dinikmati segelintir orang. Kalau sudah dinikmati segelintir orang, ada terdapat indikasi-indikasi korupsi, jangan dibiarkan. Proses hukum, harus ditegakkan. Jadi gejolak itu tidak terjadi," tuturnya
Meski tidak menyebutkan secara jelas pihak yang menikmati dana tersebut, Ramses mengungkapkan kebijakan Otsus di Papua harus dievaluasi sehingga aliran dana melalui DAU dan DAK bisa dinikmati masyarakat.[]
Baca juga:
