Yogyakarta, (Tagar 1/3/2019) - Menjelang Pemilu yang tinggal 50 hari, informasi hoaks di dunia maya terus meningkat. Akhir 2018 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat ada seribuan informasi hoaks yang beredar di dunia maya. Kemenkominfo juga memblokir puluhan akun media sosial.
Staf Ahli Menteri Kominfo RI Bidang Komunikasi Gun Gun Siswandi mengatakan, tren akselarasi berita bohong meningkat menjelang Pemilu. Berdasarkan mesin scroll Kemenkominfo pada Oktober 2018 lalu, ada seribuan berita hoaks dan 20 akun medsos diblokir karena menyebarkan informasi hoaks.
"Perlu sekali masyarakat diedukasi dan diliterasi agar memahami dan mengidentifikasi informasi. Jangan sampai mereka malah ikut menyebarkan informasi hoaks," kata Gun Gun dalam Diskusi Publik bertema 'Peluang dan Tantangan Road Map Digital Indonesia Making 4.0' di Yogyakarta, Jumat (1/3).
Menurut dia, sesuai Undang-undang, Kemenkominfo punya kewenangan memblokir web atau akun medsos penyebar hoks. Tahun 2016 Kemenkominfo memblokir 800.000 web dan akun.
"Kita memblokir konten yang negatif seperti fitnah, ujaran kebencian, pornigrafoi perjudian dan konten negatif lainnya," jelasnya.
Gun Gun mengungkapkan, masyarakat bisa mengadukan atau menanyakan apakah informasi yang diterima hoaks atau bukan. "Ada web untuk menjembatani, untuk mengetahui informasi hoaks atau bukan. Silakan mengakses stophoax.id," tegasnya.
Menurut dia, masyarakat bisa menanyakan informasi yang diterima dengan memasukkan kata kunci di stophoax.id tersebut. Web tersebut akan menjawab pertanyaan yang dikirimkan. "Namun yang lebih penting adalah edukasi dan literasi kepada masyarakat," imbuhnya.
Dia mengatakan, Kemenkominfo secara umum memiliki tiga isu strategis dalam menangkal hoaks. Pertama, edukasi dan literasi kepada masyarakat. Kedua, membangunkan jaringan komunitas.
Kedua isu strategis itu agar masyarakat aware, bisa membedakan berita hoaks dan bukan hoaks. Ketiga adalah bekerja sama dengan aparat penegak hukum. "Tapi, sekali lagi, kita tetap bertumpu di hulunya yakni literasi dan edukasi," ungkapnya.
Dalam diskusi itu, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan, dunia maya tidak hanya dibanjiri informasi hoaks saja. Namun, bahaya pencurian data pribadi juga perlu mendapat perhatian. "Saat ini perang di dunia maya sudah berlangsung," kata dia
Menurut dia, hal mendesak yang dibutuhkan pemerintah saat ini salah membentuk cyber army patriotis Indonesia. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara tidak hanya di dunia nyata namun juga saat berselancar di dunia maya.
"Kedaulatan cyber kita juga harus dilindungi, karena sekarang ancaman perang cyber itu nyata," ungkapnya.
Legislator dari Dapil DIY ini mengungkapkan, keberadaan cyber army ini juga untuk melindungi negara. "Kita harus ada akademi angkatan cyber bukan hanya udara, laut atau darat saja. Cyber army itu harus punya patriotisme kuat,” tegasnya. []
