Jakarta - Kenaikan harta Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto atau biasa dikenal dengan Danny Pomanto menjadi perhatian. Setelah satu periode menjabat menjadi Wali Kota, kini dalam periode kedua, kenaikan harta Danny Pomanto naik menjadi lebih dari 200 milyar.
“Memang berlipat-lipat, lima tahun kemudian, kenaikannya tidak signifikan. Karena banyak tanah, harganya naik, tapi asetnya tidak naik, nilai asetnya yang naik,” kata Danny Pomanto dalam wawancara di kanal YouTube Tagar TV, Selasa, 1 Februari 2022.
Dalam wawancara tersebut Danny Pomanto mengatakan pernah dikriminalisasi dengan isu korupsi dan ia juga pernah dikriminalisasi dengan 47 kasus. Namun, semua itu tidak terbukti.
Misalnya kita larang orang keluarga kita yang main sama tidak ada gunanya, orang akan korupsi harus kita memberi contoh dan kita harus jadi teladan.
“Saya dikriminalisasi dengan isu korupsi. Tapi yang membela saya semua pakar-pakar anti korupsi karena dia tau persis dan ini semua kan transparan,” katanya.
- Baca Juga: Danny Pomanto Masuk 25 Figur Wali Kota Terpopuler Sepanjang Tahun 2021
- Baca Juga: Danny Pomanto-Fatma Kunjungi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah
Sebelum menjabat sebagai Wali Kota Makassar, Danny Pomanto menjadi konsultan pemerintah kota. Namun, setelah menjabat, ia menutup konsulatnya untuk mencegah terjadinya konflik interest.
“Sebelumnya saya konsultan pemerintah kota. Empat wali kota sebelumnya, hampir semua perencanaan saya yang kerja. Begitu saya dilantik, saya tidak beri politik apapun bahkan konsultan saya, saya bekukan,” katanya.
Selain itu, untuk mencegah konflik interest, Danny Pomanto mengatakan tidak melibatkan keluarganya di pemerintahan. “Tidak ada keluarga saya satupun terlibat di pemerintahan dan terlibat di proyek-proyek. Itu sama sekali tidak ada,” ucapnya.
Dalam wawancara tersebut, Danny Pomanto mendukung jika DPR membuat Undang-Undang Pembuktian Terbalik. “Saya mendukung. Karena saya sendiri punya visi misi pemerintahan yang bebas korupsi,” katanya.
Danny Pomanto juga mengatakan dalam menjadi teladan di pemerintahan untuk mencegah terjadinya korupsi, ia mengatakan harus menjadi influencer dengan menghidari konflik interest.
“Yang pertama itu konflik interest. Kalau kita tidak bisa menghindari konflik interest, agak sulit. Misalnya kita larang orang, keluarga kita yang main. Sama, tidak ada gunanya, orang akan korupsi. Harus kita memberi contoh dan kita harus jadi teladan,” ujarnya.
- Baca Juga: Walkot Danny Pomanto Dampingi Menhan RI di UKI Toraja
- Baca Juga: Wali Kota Makassar Danny Pomanto Sidak ke Kantor Bapenda
Selain menghindari konflik interest, Danny Pomanto juga mengatakan dalam menjadi teladan di pemerintahan agar tidak terjadinya korupsi, ia menerapkan sistem transparansi dengan smart city dan melakukan monitoring lewat keterlibatan masyarakat.
“Jadi libatkan banyak orang supaya banyak mata yang bisa melihat. Itu lebih bagus daripada CCTV itu,” katanya
(Ni Nyoman Mastika Mega Puspita)
