UNTUK INDONESIA
Kementerian PUPR Siap Bangun Kawasan Wisata NTB
Kementerian PUPR menyatakan siap memberikan dukungan terhadap program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan wisata NTB.
Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar dengan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu, 11 September 2019. (Foto: dok. Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR)

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap memberikan dukungan terhadap program pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Penataan dan pembangunan hunian masyarakat, khususnya rumah tidak layak huni (RTLH) tdiharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kawasan wisata yang nyaman bagi para wisatawan.

Kami siap melakukan penataan dan membantu untuk membedah rumah tidak layak huni di kawasan wisata.

Mengutip Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pihaknya siap membantu pemerintah daerah yang ingin melaksanakan program perumahan untuk masyarakat. 

Lokasi pembangunan perumahan tidak hanya di daerah perkotaan saja, tapi juga di kawasan wisata yang ada di daerah.

"Kami siap melakukan penataan dan membantu untuk membedah rumah tidak layak huni di kawasan wisata yang ada daerah, termasuk di NTB,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu, 11 September 2019.

Menurut Khalawi, banyak program perumahan di Kementerian PUPR yang dapat dimanfaatkan Pemda jika ingin melaksanakan program peerumahan. 

Beberapa program tersebut antara lain pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa), rumah khusus, rumah swadaya atau bedah rumah dan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk rumah bersubsidi seperti jalan lingkungan dan saluran air.

“Untuk penataan dan pembangunan rumah di kawasan wisata, kami siap mendukung melalui penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah," ucapnya. 

Menurut dia, hal itu bisa dilalui dengan peningkatan kualitas rumah dengan jumlah bantuan Rp 17,5 juta maupun pembangunan rumah baru dengan jumlah bantuan Rp 35 juta per unit rumah. 

Tapi, kata dia, bantuan akan diberikan dalam bentuk bahan bangunan dan upah kerja tukang bangunan.

Berdasarkan data yang ada, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan akan memberikan dukungan dengan menyalurkan program BSPS atau bedah rumah di KSPN di sembilan provinsi dan 19 Kabupaten/Kota. 

Kesembilan wilayah KSPSN tersebut antara lain Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Utara.

Jumlah rumah yang akan mendapat bantuan di KSPN di NTB berjumlah 240 unit rumah. Lokasi penyaluran program BSPS di Provinsi Nusa Tenggara Barat berada di Kabupaten Lombok Tengah yakni di Kecamatan Pujut. Sementara itu, lokasi pembangunan tersebar di enam desa, yakni Segala Anyar, Kuta, Mertak, Sukadana, Sengkol, Rembitan.

"Masing-masing desa tersebut akan mendapat bantuan bedah rumah sebanyak 40 unit rumah. Kami juga menugaskan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTB untuk melakukan pengawasan dan pembangunan program bedah rumah di KSPN tersebut,” ucapnya. []

Berita terkait
Kementerian PUPR Siapkan 4 Konsep Rest Area
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengkaji pengembangan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau rest area.
Kementerian PUPR Bangun Rusunawa untuk Mahasiswa UB
Kementerian PUPR selesai membangun Rumah Susun Sewa (Rusunawa) untuk Mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) di Malang, Jawa Timur.
Kementerian PUPR Siap Bedah 450 RTLH di Lampung
Kementerian PUPR menyatakan siap membantu Pemerintah Kabupaten Way Kanan di Provinsi Lampung dengan melakukan bedah rumah tidak layak huni (RTLH).
0
Revisi UU KPK, Jokowi Minta Masyarakat Bersuara ke DPR
Presiden RI Joko Widodo menyampaikan tanggapannya terkait keputusan Revisi Undang-Undang KPK. Ia mengaku, ide awal revisi tersebut dibawa oleh DPR.