Jakarta - Ulah kementerian yang minta dispensasi (pengecualian) kawasan ganjil-genap bikin pusing polisi.
Demikian unek-unek Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf. Dia menceritakan unek-unek-nya tentang beberapa kementerian yang meminta dispensasi akibat berada di kawasan yang ganjil-genap.
"Banyak instansi, yang minta rekomendasi, minta dispensasi. Pimpinannya bilang 'Kalau bisa di kementerian saya di kantor saya dibebaskan ganjil-genap'," kata Yusuf sembari menirukan ucapan salah satu orang yang meminta keringanan mengenai aturan ganjil-genap di diskusi yang diadakan di Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, dikutip dari Antara, Selasa, 3 September 2019.
Baca juga: Fahira Idris: Dukung Kebijakan Perluasan Ganjil-Genap
Meski banyak kementerian dan instansi yang menginginkan dispensasi, Polda Metro Jaya menolak dengan tegas permintaan-permintaan pengecualian tersebut.
Menurut Kombes Yusuf hal itu wajar dilakukan agar aturan yang berlaku dengan tegas dan dapat sesuai dengan tujuan Pemprov DKI untuk mengurangi kemacetan dan polusi di Jakarta.
Selain itu, dikatakan Kombes Yusuf, pemberlakuan aturan ganjil-genap sudah sesuai dilaksanakan di DKI Jakarta mengingat telah tersedia transportasi umum yang beragam sehingga dapat mengubah kebiasaan masyarakat menggunakan transportasi pribadi ke transportasi umum.
Kombes Yusuf mengapresiasi langkah Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang akan mewajibkan pegawainya untuk bekerja menggunakan transportasi umum pada hari kerja.
Dia berharap ketika aturan ganjil-genap yang diperluas benar- benar diterapkan, tidak hanya masyarakat namun juga pegawai di instansi- instansi pemerintah dapat secara sadar dan patuh mengikuti aturan yang berlaku.
"Pada prinsipnya dari kepolisian adalah menegakan kebijakan dari Pemerintah," tutupnya mengakhiri 'curhatannya' dalam diskusi 'Sosialisasi Lalu Lintas Ganjil- Genap di Wilayah Jakarta untuk Mendukung Jakarta Bebas Polusi'. []
