Jakarta - Dalam rangka persiapan pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan webinar #RoadtoWakatobi pada Rabu, 11 Agustus 2021.
Webinar ini mengusung tema ''Pembelajaran Dari Hasil Evaluasi Perizinan Kebun Sawit di Provinsi Papua Barat dan Upaya Pengelolaan Lahan yang Berkelanjutan dan Berkepastian Hukum Pasca Penertiban'' serta ''Peluang dan Harapan dari Pelaksanaan Program Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Evaluasi Perizinan Kebun Kelapa Sawit di Provinsi Papua''.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra saat membuka webinar menjelaskan bahwa webinar #RoadtoWakatobi akan dijadikan serial sehingga dapat mencari tahu persoalan, tantangan serta peluang yang ada.
Topik ini merupakan salah satu yang harus diselesaikan karena selama ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup banyak maka diperlukan dengan membuka pola pikir dan wawasan dalam pemecahan permasalahan tersebut.
Harapannya adalah setelah ini akan ada pemanfataan yang lebih baik terhadap tanah yang sangat terbatas serta membayangkan apa yang bisa dilakukan dengan hasil evaluasi perizinan yang sudah ada.
"Pada tema webinar #RoadtoWakatobi kali ini didorong untuk memperhatikan bagaimana izin mulai diperhatikan pemanfaatannya, karena dengan tanah yang sangat terbatas sehingga orang yang ingin masuk pun untuk investasi akan kesulitan. Niatnya untuk mempercepat serta memberi kepastian supaya tanah tersebut memiliki manfaat," ujarnya.
Lebih lanjut, Surya Tjandra mengatakan bahwa kegiatan evaluasi di Papua Barat dan Papua ini sejalan dengan arahan Presiden kepada Pemerintah dalam melakukan pencegahan korupsi di bidang perizinan dan tata niaga.
"Hal tersebut diperlukan karena banyaknya izin sudah diberikan tetapi pemanfaatannya belum atau upaya untuk menaikan status menjadi hak juga tidak dilakukan sehingga tidak berjalan. Hal ini menyebabkan berbagai persoalan yang perlu kita dudukan untuk meningkatkan pemanfaatan tanah terutama di masa pandemi," ujarnya.
Wamen ATR/Waka BPN mengungkapkan jika yang saat ini dilakukan oleh Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua yang didukung oleh KPK, CSO serta lainnya termasuk masyarakat adat dapat menjadi suatu model yang penting.
Dikatakan penting karena dilakukan secara menyeluruh atau seluruhnya dievaluasi sehingga akan ditemukan mana yang bermasalah dan tidak bermasalah.
Koordinator Pokja Substansi 1 Tim GTRA Summit, Dwi Hariyawan Sutrisno mengungkapkan bahwa diselenggarakannya webinar ini merupakan salah satu persiapan menuju GTRA Summit di Wakatobi tahun 2022. Salah satu topik yang dikemukakan adalah terkait tata ruang, izin usaha, kawasan hutan, dan hak atas tanah.
"Ini adalah topik yang menarik karena di era pasca Undang-Undang Cipta Kerja, topik ini merupakan salah satu yang harus diselesaikan karena selama ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup banyak. Maka diperlukan dengan membuka pola pikir dan wawasan dalam pemecahan permasalahan tersebut," ujarnya.
Webinar #RoadtoWakatobi ini dimoderatori oleh Direktur Penatagunaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Sukiptiyah dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Shafik Ananta.
Hadir sebagai narasumber, Direktur Pengaturan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, serta Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat.
Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, Tenaga Ahli Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Asisten II Gubernur Provinsi Papua Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Spesialis Monitoring Direktorat Monitoring KPK RI. []
