Kemensos Pastikan Penyaluran Sembako Penuhi Ketentuan

Kemensos lakukan monitoring, teguran, dan tindakan efektif lain guna memastikan Bansos tersalurkan dengan baik.
Hartono Laras selaku Sekretaris Jenderal. (Foto:Tagar/Kemensos)

Jakarta – Kementerian Sosial pastikan bantuan sosial (Bansos) yang berupa sembako dan beras untuk masyarakat terdampak pandemi sesuai dengan ketentuan dengan lakukan monitoring, teguran dan tidakan efektif lainnya.

“Bansos Sembako (BSS) ini kan jumlahnya 1,9 juta KPM ya. Kemudian untuk Bansos Beras (BSB) 10 juta. Jadi kalau satu dua ada masalah mungkin saja. Tapi kami pastikan sudah ada monitoring untuk memastikan, bansos bisa tepat sasaran, tepat kualitas dan tepat harga baik sebelum, selama dan evaluasi sesudah pelaksanaan program,” ucap Hartono Laras selaku Sekretaris Jenderal di Jakarta pada Kamis 29 Oktober 2020.

Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan melalui Menteri Sosial Juliari P. Batubara.

Hartono juga menerima bermacam masukan yang masuk terkait dengan penyaluran bansos sembako agar miliki kualitas yang tepat dan harga yang tepat pula.

“Ini sudah kami tindak lanjuti. Sembako yang kualitasnya berbeda, segera vendor untuk saat itu juga diganti. Ada uji tangan. Demikian pula dengan beras. Dan kami tidak segan menegur atau memberi sanksi kepada vendor yang tidak berkomitmen. Kalau jenis barang memang bisa berbeda merek atau barangnya. Namun harga dan jenisnya sama atau setara,” ucapnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa harga satu paket sembako yakni sebesar Rp 270 ribu. Ini berkaitan dengan menyebar luasnya informasi yang salah yang menyebutkan harga satu paket sembako sebesar Rp 300 ribu.

“Saya pastikan, informasi ini tidak benar,” ucap Hartono.

Dirinya juga menjelaskan rincian dari harga satu paket Bantuan Sosial Sembako (BSS) tersebut beserta biaya lain.

“Untuk isi bahan pangan dalam satu paket BSS senilai Rp270 ribu. Kemudian untuk harga goodie bag dan transporter, senilai Rp30 ribu. Ya kan paket sembako ini perlu dikemas supaya mudah didistribusikan. Kemudian, untuk transportasi ini juga timbul biaya. Jadi dipastikan, biaya untuk satu paket BSS adalah Rp300 ribu,” jelasnya.

Hartono juga menyampaikan bahwa terkait dengan tugas jaringan pengaman sosial melalui berbagai program bansos Kemensos, pihaknya telah mematuhi prinsip-prinsip tata kelola anggaran dan sangat terbuka untuk dipantau kinerjanya.

“Kami sangat terbuka untuk diawasi. Kami melakukan rapat sebelum pelaksanaan program dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” katanya.

Selain itu, Kemensos juga lakukan pendampingan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pemeriksa internal melalui Inspektorat Jenderal.

“Kami juga tidak segan bekerja sama dengan Polri untuk menindak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Beberapa bulan lalu, kami kepolisian juga menindak pihak yang mengaku-ngaku vendor di Kemensos. Kami berterima kasih atas kerja sama yang baik dari kepolisian,” jelasnya.

Untuk diketahui, BSS Jabotabek yang disalurkan menjangkau 1,9 Juta KPM dengan anggaran Rp 6,8 triliun ini telah mencapai tahap X dari XI dengan realisasi 100% per 27 Oktober 2020.

Selain itu, Kemensos juga luncurkan BSB dengan penerima sebesar 10 juta KPM PKH dengan total 15 kg/KPM/bulan yang disalurkan selama 3 bulan dari Agustus hingga Oktober 2020 dan pada bulan September disalurkan sebanyak 30kg untuk alokasi bulan agustus dan September. Lalu, ada sebanyak 15 kg beras yang disalurkan pada bulan Oktober 2020. Sementara itu, untuk beras yang digunakan sebagai BSB dipasok dari Perum Bulog. []

Baca juga:

Berita terkait
Kemensos Tingkatkan Kesiagaan Bencana di DKI Jakarta
Prediksi hujan deras membuat Kemensos tingkatkan kesiagaan bencana khususnya di DKI Jakarta serta kawasan lainnya.
Kemensos Salurkan Sembako Pada 1.078 Karyawan Hotel Bandung
Kemensos beri bantuan kepada 1.078 karyawan di 35 hotel Bandung yang terdampak pandemi.
Ketua Komisi VIII DPR Apresiasi Kinerja 1 Tahun Kemensos
Yandri Susanto selaku Ketua Komisi VIII DPR sampaikan apresiasinya atas pengelolaan anggaran Kementerian Sosial.
0
Indonesia Kembangkan Industri Hijau Terbesar di Dunia
Presiden Jokowi mengatakan Indonesia sedang mengembangkan industri hijau terbesar di dunia yang terletak di Kalimantan Utara sesuai visi RI.