Kemenpan RB dan UNDP Wujudkan SP4N-LAPOR! Ramah Gender

Kementerian (PANRB) dan United Nations Development Programme (UNDP) bekerja sama mewujudkan SP4N-LAPOR! yang ramah gender
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam pertemuan secara virtual dengan perwakilan UNDP Headquarter, Kamis 1 Oktober 2020.(Foto:menpan.go.id)

Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menunjukan komitmennya untuk memberikan kebijakan pelayanan publik yang ramah gender dan inklusi sosial. Itu terlihat pada peta jalan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) -Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang akan berjalan mulai akhir tahun 2020 hingga 2024.

Bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP), Kemenpan RB berhasil membuat Peraturan Menteri PANRB No.46/2020 mengenai peta jalan SP4N-LAPOR!. Peraturan tersebut merupakan strategi, program dan prioritas yang mengandung pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang akan dilaksanakan tahun 2020-2024. Hal ini juga diapresiasi oleh Diah selaku Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB.

Kemenpan RB mengharapkan lima tahun kedepan, SP4N LAPOR! dapat menjadi sistem yang menyeluruh untuk semua kalangan, termasuk masyarakat yang rentan seperti penyandang disabilitas, diskriminasi gender dan lain-lain.

Perwakilan UNDP HeadquarterPertemuan secara virtual Kemenpan RB dengan perwakilan UNDP Headquarter, pada Kamis 1 Oktober 2020.(Foto:menpan.go.id)

“Kami menyambut baik inisiatif dan dukungan dari UNDP dalam proses integrasi pengarasutamaan gender dan inklusi sosial ke peta jalan SP4N-LAPOR! 2020-2024,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam pertemuan secara virtual dengan perwakilan UNDP Headquarter, pada Kamis 1 Oktober 2020.

Menurut penjelasan Diah, sesuai dengan peta jalan SP4N LAPOR! yang akan dilaksanakan bersama UNDP akhir tahun ini. Proses penyusunan strategi komunikasi dan pemasaran yang dilakukan Bersama UNDP akan mengandung komponen gender dan inklusi sosial yang dapat menjadi metode komunikasi atau pendekatan dengan target sasaran.

Diah juga menambahkan, perlunya untuk terus mengembangkan fitur pada SP4N-LAPOR! agar mudah digunakan oleh semua kalangan dan sesuai dengan prioritas dalam peta jalan SP4N-LAPOR 2020-2024.

Berkaitan dengan kesuksesan pelaksanaan SP4N LAPOR! 2020-2024, Diah mengharapkan agar tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan gender dan inklusi sosial dapat didukung oleh semua pihak.

“Kita tahu bahwa tujuan yang besar tidak akan tercapai oleh satu atau beberapa pihak saja. Oleh karena itu, kedepan secara bersama-sama perlu kita kuatkan dan pastikan cita-cita besar kita untuk mewujudkan kesetaraan gender dan inklusi sosial bukan hanya milik dan tanggung jawab Kementerian PANRB dan UNDP,” jelas Diah.

Diah juga menyampaikan harapannya agar peraturan ini kedepannya dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan pelayanan pengaduan baik di kementerian, Lembaga, maupun pemerintah daerah. []

Baca juga:





Berita terkait
93 Instansi Sudah Daftar Kompetisi SP4N Kemenpan RB
Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggelar kompetisi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
KemenPAN-RB Jamin Perampingan Tidak Merugikan ASN
KemenPAN-RB sudah melakukan perampingan ASN. Upaya reformasi birokrasi ini tidak akan merugikan ASN dari segi pendapatan
Duet Kemenpan RB dan KPK Cegah Korupsi Bikrokrasi
“Terdapat jabatan yang rawan atau berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan wewenang, namun belum mendapatkan insentif yang sesuai,” ujarnya.
0
Aung San Suu Kyi Dipindahkan ke Penjara di Naypyitaw
Kasus pengadilan Suu Kyi yang sedang berlangsung akan dilakukan di sebuah fasilitas baru yang dibangun di kompleks penjara