Kemenko Marves Tinjau Infrastruktur Industri Aspal Buton

Kemenko Marves melakukan kunjungan kerja ke Pulau Buton, Sulawesi Tenggara untuk meninjau kesiapan industri Aspal Buton.
Kemenko Marves melakukan kunjungan kerja ke Pulau Buton, Sulawesi Tenggara untuk meninjau kesiapan industri Aspal Buton. (Foto:Tagar/Kemenko Marves)

Buton -  Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Ayodhia G.L. Kalake melakukan kunjungan kerja ke Pulau Buton, Sulawesi Tenggara bersama timnya. Kunjungan ini, untuk menindaklanjuti rapat koordinasi yang dipimpin Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada awal Januari 2021.

Kunjungan kali ini ditujukan untuk meninjau kesiapan industri Aspal Buton (Asbuton) juga infrastruktur pendukungnya, seperti pembangunan akses dan pelabuhan, serta tata kelola izin usaha pertambangan (IUP). 

Selain sebagai penghasil Asbuton untuk kebutuhan dalam negeri, Indonesia juga berpeluang untuk menjadi negara pengekspor Asbuton Murni yang setara dengan Aspal Minyak pada tahun 2024.

Beberapa daerah yang dikunjungi, antara lain lokasi tambang PT Wijaya Karya Bitumen, Pelabuhan Nambo, Pabrik PT Kartika Prima Abadi, dan Pelabuhan Banabungi PT Wika Bitumen.

"Tujuan kami ke sini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang potensi yang ada di wilayah Buton. Kami datang ke sini karena kami juga ingin memastikan tentang kesiapan fasilitas pendukung, baik infrastruktur maupun sarana prasarana agar nantinya distribusi Asbuton bisa berjalan dengan baik," ungkap Ayodhia pada Senin, 1 Februari 2021.

Asbuton, merupakan jenis aspal alami yang secara spesifik terdapat di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Aspal ini hanya dapat ditemukan di dua wilayah di dunia, yakni di Indonesia dan di Trinidad, Amerika Selatan. 

Asbuton di Indonesia memiliki potensi sebesar 694 juta ton, tetapi perlu dilakukan validasi terhadap data cadangan terbukti dan cadangan tertambang oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM).

Meski memiliki potensi yang besar, pemenuhan kebutuhan aspal nasional saat ini masih didominasi oleh impor lantaran penggunaan Asbuton masih belum maksimal. Di Indonesia sendiri terdapat 16 perusahaan yang bergerak dalam industri Asbuton.

“Selain sebagai penghasil Asbuton untuk kebutuhan dalam negeri, Indonesia juga berpeluang untuk menjadi negara pengekspor Asbuton Murni yang setara dengan Aspal Minyak pada tahun 2024 dengan rencana pengembangan ekspansi pabrik full extraction,” ungkap Direktur Operasi PT Wijaya Karya (Wika) Bitumen Sri Mulyono.

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi pun setuju dengan pendapat Direktur Utama Bitumen. 

"Ini bukti nyata kekayaan sumber daya alam di Buton. Aspal ini bisa digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara, bahkan untuk kepentingan luar negeri," sebut Ali Mazi.

Ia juga menjelaskan, bahwa Indonesia telah membangun jalan dengan Asbuton sejak tahun 1926, tetapi baru kali ini industri Asbuton dibangun menggunakan high technology. Industri Asbuton ini, diharapkan dapat segera terealisasi sebab sudah ada kebijakan pemerintah yang mengaturnya.

Terdapat tujuh jenis Aspal Buton, yakni B 5/20 Buton Granular Asphalt (BGA), B 50/30 Lawele Granular Asphalt (LGA), pracampur performance grade (PG) 70, pracampur PG 76, pracampur, cold paving hot mix Asbuton (CPHMA), dan Asbuton Murni. 

Dengan kapasitas terpasang sebanyak 1,995,000 ton per tahun, target produksi di Indonesia pada tahun 2021 baru sepertiganya, yakni sebesar 705,300 ton per tahun. 

“Untuk pengolahan Asbuton ekstraksi tahap 1 di Buton, pabrik memiliki kapasitas terpasang sebanyak 100 ribu ton aspal ekstrak. Sedangkan di ekstraksi tahap 2 di tahun 2025, pabrik akan memiliki kapasitas terpasang sebanyak 500 ribu ton aspal ekstrak per tahun,” Sebut Direktur Utama PT Kartika Prima Abadi Irwan Hermanto. 

Sementara pemanfaatan Asbuton sebagai produk dalam negeri yang nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN)-nya 30 sampai 89 persen pada tahun ini diharapkan dapat meningkat. Untuk mewujudkannya, diperlukan usaha dari berbagai aspek. Dimulai dari sektor hulu atau industri pertambangan. 

Kemudian, sektor hilir atau industri pengolahan tambang. Terkait sektor industri, perlu diperhatikan kesiapan untuk mengolah Asbuton menjadi produk yang sesuai dengan permintaan konstruksi jalan sehingga Asbuton dapat mulai digunakan untuk jalan desa, kabupaten/kota, dan provinsi di Indonesia, tentunya untuk kebutuhan jangka panjang negara. 

Lalu, para pengguna, baik gubernur dan bupati setempat sebagai pengambil kebijakan maupun para pelaksana pembangunan Asbuton. Asbuton ini dapat digunakan untuk jalan desa, kabupaten/kota, provinsi, juga jalan nasional. Selanjutnya, sektor penyaluran dan distribusi produk atau infrastruktur pelabuhan dan jalan di Buton. 

“Penyiapan infrastruktur pelabuhan dan jalan akses menjadi sangat penting untuk dapat mengirim produk Asbuton ke seluruh wilayah di Indonesia,” sambung Deputi Ayodhia.

Adapun Gubernur Sultra Ali menegaskan bahwa salah satu sarana prasarana yang perlu dibangun adalah jembatan di pelabuhan dan pelabuhan di Nambo menjadi prioritas utama. 

"Kita harus mendukung kepentingan infrastruktur, kebijakan, dan segala aspek yang terkait pelaksanaan ini," ajaknya.

Apabila hingga tahun 2025 terjadi peningkatan kapasitas Asbuton sebesar 33 persen, maka Asbuton akan mampu memenuhi kebutuhan aspal nasional sebesar 49,36 persen. Sisanya, sebesar 37,08 persen kebutuhan aspal akan diisi oleh Aspal Minyak Pertamina dan 13,61 persen akan diisi oleh Aspal Minyak Impor.

“Guna mencapai target tersebut, penggunaan Asbuton perlu memperoleh dukungan untuk menjadi prioritas, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar dapat digunakan dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa,” tambah Ayodhia.[]

Berita terkait
Arahan Menko Marves, Pemkot Bandung Perketat Prokes PPKM
Sesuai arahan Menko Marves, Permerintah Kota Bandung akan perketat penerapan prokes pada PPKM hingga 8 Februari mendatang.
Kemenko Marves Dukung Hilirisasi Produk Kelautan & Perikanan
Kemenko Marves melakukan rakor penguatan produksi Hidrolisat Protein Ikan (HPI) dan pemanfaatannya.
Masalah Sampah, Kemenko Marves Tinjau Langsung Desa Labuan
Kemenko Marves terjun langsung ke beberapa titik lokasi timbunan sampah di bibir pantai Desa Labuan Pandeglang, begini kondisi sesungguhnya.
0
DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.