Labuan Bajo - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ayodhia G. L. Kalake memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Nagekeo.
Ini menjadi bukti bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah di luar Jawa.
"Ini merupakan kelanjutan Rapat Koordinasi dengan Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang telah diadakan sebelumnya dengan melibatkan empat kabupaten, yaitu Mentawai, Nganjuk, Flores Timur, dan Nagekeo," tutur Deputi Ayodhia di Labuan Bajo pada Selasa, 9 Februari 2021.
"Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah di luar Jawa," sambungnya.
Deputi Ayodhia juga menyampaikan bahwa pada kesempatan kali ini, Kemenko Marves melalui Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi ingin mendapatkan informasi lebih teknis tentang pembangunan di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Nagakeo, termasuk tentang persiapan dan penyelesaian dokumen pendukung dalam rangka mendapatkan anggaran pusat.
Untuk itu, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Nagekeo perlu menyiapkan dokumen pendukung sebagaimana yang telah diselesaikan oleh Kabupaten Mentawai dan Kabupaten Nganjuk. Dokumen yang dimaksud adalah Feasibility Study, Detail Engineering Design, izin lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan dan rincian anggaran biaya.
Deputi Ayodhia mengingatkan agar dokumen dibuat secara ringkas, tetapi disertai data pendukung yang sesuai, termasuk penjelasan manfaat bagi masyarakat.
"Berbagai program/proyek tersebut memang dimaksudkan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat," sebut Deputi Ayodhia.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Flores Timur dalam rapat ini juga menyampaikan beberapa usulan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Flores Timur.
Pertama, perkuasan bandara Gewayan Tana. Kedua, usulan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Kaloke Jaya, Desa Lamahala Jaya. Ketiga, pengembangan destinasi wisata Meko yang akan berdampak pada banyak usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Kemudian keempat, perpanjangan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Meko. Kelima, ruas Jalan Witihama-Waiwerang dan ruas Belang-Meko-Bani. Keenam, pembangunan jalan dan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Larantuka yang terhubung dengan SPAM di Laweran.
- Baca juga : Kemendagri Buka Pelatihan Monitoring dan Analisis Isu
- Baca juga : Anggaran Dipangkas, Mentan Fokus Wujudkan Kemandirian Pangan
Di sisi lain, perwakilan Bappeda Kabupaten Nagekeo menyampaikan terdapat tiga usulan pembangunan di daerah terkait. Pertama, perpindahan lokasi pembangunan bandara dengan panjang 1,300 meter. Kedua, Pelabuhan Maropokot. Ketiga, rest area Angelan.
"Masukan dari setiap kabupaten akan didiskusikan dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait serta pemerintah pusat lainnya," ucap Deputi Ayodhia.
Asdep Djoko menambahkan bahwa tanggal 26 Februari 2021, mereka akan mengagendakan Rakor Menko khusus membahas pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur.
"Tugas kami adalah menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," ungkapnya.
Ia pun menekankan agar setiap usulan pembangunan infrastruktur dijelaskan urgensi pembangunannya. []
